Zulkifli Jadi Capres, PAN Tunggu Hasil Sidang UU Pemilu

0

Selain berusaha meningkatkan elektabilitas partai hingga Agustus 2018, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menunggu hasil judicial review Undang-Undang Pemilu terkait pasal ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threhold/Pres-T).

Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan, pihaknya memantau proses uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Semua parpol juga menunggu judicial review di MK, apakah Pres-T 0 persen atau 25 persen. Misal disetujui 0 persen, maka akan sangat mempengaruhi figur-figur dari parpol yang maju ke pilpres,” kata Taufik, Kamis (24/8).

Hal itu menyangkut keputusan rapat kerja nasional PAN hari sebelumnya yang memutuskan Zulkifli Hasan sebagai calon presiden (capres) partai itu di pemilu 2019. Bagi Taufik, yang juga wakil Ketua DPR, sepanjang figur capresnya laku, maka bargaining power partai tertentu akan semakin tinggi ketika berusaha membangun koalisi menuju pilpres.

Kalau ditanya kepada dirinya soal gambaran koalisi parpol jelang pilpres saat ini, Taufik mengaku bahwa semua akan makin jelas saat judicial review UU Pemilu dimaksud sudah selesai.

Sementara PAN sendiri, sesuai keputusan rakernas, juga akan bekerja keras meningkatkan elektabilitas. Bagi Taufik, pada 2018, setiap parpol pasti akan berkumpul lagi untuk membahas soal calon presiden yang akan diajukan.

Terkait pencalonan Zulkifli, dia mengatakan bahwa hal itu adalah aspirasi kader PAN dari Sabang sampai Merauke. Nantinya, figur Zulkifli akan menjadi lokomotif partainya dalam mendorong elektabilitas partai.

Apabila tak ada perubahan pada Agustus 2018, kata dia, tiap parpol ataupun gabungan parpol yang mengajukan capres-cawapres akan ditetapkan oleh KPU. Sementara pemilihan di April 2019.

“Ini cukup menguras stamina khusus pilpres dan pileg. Waktu masa tunggu hampir delapan bulan. Capres dan cawapres harus punya stamina yang cukup,” kata Taufik.

43total visits,2visits today

Share.

About Author

Leave A Reply