YLKI: Pengelola Apartemen Green Pramuka Bikin Konsumen Takut Perjuangkan Hak

0

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kasus yang menimpa aktor dan komika Muhadkly Acho, merupakan kriminalisasi terhadap konsumen.

Sebab, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Acho pada kasus tersebut.

“Mencermati kasus yang menimpa Acho yang dipolisikan oleh pengembang Green Pramuka, setelah YLKI membaca substansi curhatan atau tulisan Acho di media sosial atau website, YLKI tidak mendapatkan potensi pelanggaran yang dilakukan konsumen, khususnya dalam perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” kata Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam keterangan pers yang diterima Warta Kota, Senin (7/8/2017).

 Apa yang ditulis atau disampaikan konsumen, lanjut Tulus, adalah upayanya untuk merebut hak-haknya, yang diduga dilanggar oleh pelaku usaha, pengembang Green Pramuka.

Bahwa konsumen kemudian menulisnya di media sosial, menurut Tulus, sebab dipandang pengaduan-pengaduan serupa sudah mampet, tidak mendapatkan respons memadai dari pihak manajemen Green Pramuka.

“Terbukti pengaduan serupa sudah banyak diungkap konsumen, termasuk pengaduan konsumen ke YLKI, dan bahkan sudah diliput media,” ujarnya.

Sehingga, katanya, apa yang dilakukan konsumen sudah sesuai haknya, yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen.

Konsumen, lanjutnya, berhak didengar pendapat dan keluhannya, sesuai pasal 4. Termasuk, menyampaikan keluhan dan pendapatnya via media massa dan media sosial. Yang penting yang disampaikan konsumen fakta hukumnya sudah jelas, bukan fiktif (hoax), yang berpotensi fitnah.

“Dengan demikian, tindakan polisional oleh Green Pramuka pada konsumen, adalah tindakan yang berlebihan, dan bahkan arogan. Dan tindakan yang kontraproduktif untuk perlindungan konsumen di Indonesia, yang membuat konsumen takut untuk memperjuangkan haknya secara mandiri,” papar Tulus.

YLKI, lanjut Tulus, mengecam segala bentuk kriminalisasi yang oleh dilakukan developer, yang bertujuan membungkam daya kritis konsumen.

YLKI juga mengritik polisi, yang bertindak cepat jika yang mengadu adalah pihak pengembang, tapi bertindak lamban jika yang mengadu masyarakat.

 “Bahwa kasus pengaduan yang dialami Acho adalah puncak gunung es. Pengaduan serupa banyak sekali, di lokasi yang berbeda. Pengaduan penghuni apartemen dan perumahan, menduduki rangking kedua (18 persen) dari total pengaduan di YLKI,” bebernya.

Karena itu, menurut Tulus, menanggapi fenomena ini, YLKI meminta dan merekomendasikan beberapa hal, yakni:

1. Agar Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perumahan, harus tegas menyikapi pelanggaran hak konsumen (penghuni) yang dilakukan oleh pengelola dan pengembang.

Kementerian PUPR dan Pemprov DKI tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap maraknya pelanggaran konsumen oleh pengelola/pengembang apartemen. YLKI mendesak Dinas Perumahan Pemprov DKI untuk proaktif memfasilitasi mediasi antara konsumen dengan developer, untuk dapat dicari penyelesaian di luar pengadilan (out of court setlement).

2. Mendesak Kementerian PUPR untuk mereview semua klausula yang dibuat oleh pengembang/pengelola, baik klausula dalam PPJB/AJB rumah susun dan klausula dalam kontrak pengelolaan. Klausula baku adalah hal yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen

3. Hentikan segala bentuk intervensi pengelola/pengembang dalam pembentukan P3SRS dan pengelolaan. Intervensi yang biasa dilakukan oleh pengelola biasanya melalui tekanan psikis, diskriminasi perlakuan, hingga perampasan HAM konsumen.

Pengelola idealnya ditunjuk dan dipilih oleh P3SRS. Jadi akan profesional dan tunduk perintah P3SRS, bukan sebaliknya. Developr hanya setengah hati untuk melepas pengelolaannya.

4. YLKI mendesak semua pengembang perumahan/apartemen untuk menjunjung tinggi etika dalam bisnis, dan mematuhi regulasi, termasuk regulasi di bidang konsumen, khususnya dalam berpromosi, beriklan. Jangan membius dengan janji-janji yang bombastis, irasional, dan bahkan manipulatif.

5. Kepada masyarakat konsumen, terhadap kejadian ini, jangan menyurutkan niatnya untuk bersikap kritis. Namun konsumen tetap harus waspada dan hati-hati, misalnya, tetap berkomunikasi dengan pihak pelaku usaha/pelaku usaha/pengelola, sebelum kasusnya ditulis di media sosial. Dan dari sisi fakta hukum, yang disampaikan konsumen adalah bukan fiktif, hoax.

65total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply