Wacana Pembekuan Anggaran KPK dan Polri Dinilai Tindakan Ceroboh

0

Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengemukakan rencana Pansus KPK yang akan memboikot pembahasan anggaran Polri karena menolak menghadirkan Miryam S. Haryani merupakan tindakan ceroboh.

“Angket dipakai untuk melawan aspirasi masyarakat. Dari temuan lembaga survei, mayoritas warga menolak hak angket ini dilakukan. Mereka melihat hal ini sebagai upaya DPR melemahkan KPK,” kata Ray di Jakarta, Kamis (22/6).

Ia menegaskan, dengan fakta yang ditampilkan lewat survei, sudah semestinya angket KPK batal. Alasannya, tidak memiliki basis legitimasi politik dan konstitusi. Secara politik tidak didukung masyarakat, secara konstitusi tidak tepat sasaran, dan dasar hukum yang dijadikan sandaran. Ditambah ada 120 orang lebih ahli hukum tata negara menyatakan angket KPK ini tidak dapat dibenarkan.

“Lalu atas dasar apalagi angket ini dibuat? Jika merujuk ke UU angket hanya bisa dilakukan jika merupakan kehendak publik akibat adanya dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) oleh pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, dengan basis dukungan politik dan konstitusi yang lemah, sangat tepat baik KPK maupun Polisi untuk menyikapinya secara hati-hati. Selain akan ada persoalan hukum terkait dengan keabsahan tindakan, mereka juga akan bisa menimbulkan sikap tidak simpatik masyarakat, khususnya terhadap polisi. Saat ini, polisi sedang giat-giatnya menaikkan citra mereka di hadapan masyarakat.

“Keterlibatan polisi dalam proses politik yang jelas disikapi secara negatif oleh mayoritas publik, akan dapat membuat mereka terdesak lagi. Itu sama seperti membuat posisi polisi berhadap-hadapan dengan KPK. Satu hal yang jelas akan membuat posisi polisi akan sulit dihadapan masyarakat,” jelas Ray.

Ray mengemukakan, ceroboh kedua pansus angket adalah rencana DPR memboikot anggaran kepolisian. Rencana itu tanpa dasar karena DPR menghukum lembaga negara tanpa dasar hukum dan politik yang jelas adalah kecerobohan. DPR tidak diberi amanah untuk melaksanakan hak DPR tanpa melihat sejauh apa sikap publik. Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya mereka menjalankan tugas yang dikehendaki masyarakat.

“Menggunakan hak menolak anggaran Polisi karena menolak tugas dari kegiatan DPR yang ceroboh artinya DPR melukai hati masyarakat untuk kedua kalinya,” tuturnya.

Dia menambahkan, DPR menolak atau menerima anggaran satu intansi sejatinya sangat tergantung pada soal apakah publik merasa mendapat keuntungan dari sikap itu. Jika kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat tindakan politik DPR jelas itu sikap ceroboh dan bertentangan dengan asas mendahulukan kepentingan publik. Di sinilah sejatinya DPR menyadarinya bahwa penggunaan hak DPR, dalam bentuk apapun, harus tetap mengacu pada kehendak publik.

“Penggunaan hak DPR itu tidak dapat dilakukan secara sepihak, semata karena kehendak dan keinginan anggota DPR apalagi dengan mengabaikan mayoritas kehendak dan kepentingan publik. Jelas penggunaan hak dengan cara melawan kehendak masyarakat adalah tindakan ceroboh dan sewenang-wenang,” tutupnya.

158total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply