Video HTI Tahun 2013 Dianggap Yusril Tidak Relevan Dijadikan Bukti

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, beredarnya video orasi Muktamar Khilafah HTI tahun 2013, yang dijadikan sebagai alat bukti pembubaran ormas Islam itu, dinilai tidak relevan.

Menurutnya, tidak ada relevansi antara Perppu pembubaran ormas dengan video tersebut.

“Kalau memang saat itu dianggap bermasalah, harusnya yang mengeluarkan perpu itu di zaman Pak SBY. Namun kala itu beliau mengajukan untuk menjadikan rancangan UU ke DPR untuk dibahas bersama dan jadilah UU,” kata Yusril dalam keterangan yang diterima, Sabtu (2/9/2017).

 Dia menilai, video ini tidak relevan karena diambil pada tahun 2013 lalu. Seharusnya saat itu HTI dibubarkan, jika memang terbukti melanggar ideologi Pancasila.

“Perppu itu kan dikeluarkan tahun 2017, sudah empat tahun kemudian. Jadi saya menganggap ada sesuatu yang enggak sepantasnya dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

Yusril mengatakan, dengan mengacu video itu, tiba-tiba Presiden Jokowi mengeluarkan perpu Nomor 2 tahun 2017. Pengeluaran perpu itu dengan alasan kegentingan yang memaksa tapi gentingnya tahun 2013 lalu.

“Makanya nggak masuk akal, dari itu saya bertanya kenapa itu dikeluarkan apakah itu propaganda untuk menghancurkan HTI,” katanya.

Yusril menilai Perpu ini dikeluarkan tidak atas kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur oleh UUD 45.

Pembubaran HTI, menurutnya belum memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa.

“Ataukah Pemerintah punya target lain untuk membidik ormas-ormas yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah?” kata Yusril.

Mantan menteri Hukum dan HAM itu mengatakan, apa yang dilakukan tersebut menjadi bumerang untuk Presiden Jokowi.

Apalagi keterangan yang diberikan pemerintah sangat normatif dengan pasal-pasal perpu yang dibacakan cukup banyak.

“Tapi yang kita harapkan justru batahan pemerintah terhadap argumentasi yang nanti kita ajukan ke MK. Yaitu tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan kegentingan yang memaksa sehingga presiden mengeluarkan perpu,” katanya.

Lebih lanjut Yusril menilai, MK berwenang untuk membatalkan perpu itu, dan mudah-mudahan MK bergerak lebih cepat sebelum DPR bersikap. Pasalnya, kalau DPR menolak perpu itu selesai sudah.

“Cuma kalau DPR menerima, kami juga sudah mempersiapkan diri dengan memperbaiki permohonan, atas perpu yang berubah menjadi undang-undang,” katanya.

74total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *