Usut Suap Dirjen Hubla, Giliran Sekretaris Pelindo II Dipanggil KPK

Sekretaris PT Pelindo II (Persero), Santi Puruhita dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jendera Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) Tahun Anggaran 2016-2017.

Dalam jadwal pemeriksaan yang dirilis oleh KPK, Santi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Jenderal (Dirjen) Hubla yang sudah non-aktif Antonius Tonny Budiono.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

Pada hari yang sama, penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Samarinda bernama Lukman, dan Pensiunan PNS Ditjen Hubla Hari Setiabudi. “Mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Antonius Tonny Budiono,” ucap Febri.

Dalam kasus ini, Antonius Tonny Budiono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima gratifikasi dan suap yang totalnya diperkirakan mencapai Rp20 miliar.

Pemeriksaan saksi ini merupakan kelanjutan dari proses kelengkapan berkas perkara dari tersangka Antonius Tonny Budiono. Mengingat KPK telah melimpahkan berkas penyidikan tersangka kedua dalam kasus ini, Adiputra Kurniawan ke tahap penuntutan.

Dalam kasus tersebut, kedua tersangka diduga telah melakukan kesepakatan jahat terkait ‎pemulusan perizinan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, yang dikerjakan oleh PT Adiguna Keruktama. Diduga ada suap sebesar Rp1,147 miliar yang diberikan kepada Adiputra untuk Tonny Budiono.

Sebagai pihak penerima suap, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Adiputra, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

36total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *