Upaya Preventif Terorisme Diminta Masuk dalam RUU Antiterorisme

0

Kepolisian Republik Indonesia meminta kepada DPR untuk memasukkan upaya-upaya preventif kepolisian ke dalam Rancangan UU Antiterorisme untuk mencegah terjadinya serangan atau aksi para teroris. Dengan adanya upaya preventif, maka serangan-serangan teroris bisa dilumpuhkan terlebih dahulu sebelum terjadi.

“Kita berharap DPR menerima usulan kita yang sudah disampaikan melalui pemerintah agar memperkuat upaya-upaya preventif sehingga bisa melumpuhkan serangan teroris sebelum terjadi. Kalau ini diakomodasi dalam UU, maka kita mempunyai payung hukum yang kuat untuk mencegah terjadi serangan teroris,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto di Jakarta, Jumat (30/6).

Setyo mengakui bahwa UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Antiterorisme belum mengakomodasi langkah-langkah preventif kepolisian untuk mencegah terjadi serangan teroris. Dia mencontohkan, pihaknya belum bisa mengambil tindakan terhadap WNI yang berdasarkan bukti awal pernah bergabung menjadi kombatan dari jaringan teroris internasional di luar negeri dan kini pulang kembali ke Indonesia.

“Jika mengacu pada UU sekarang, Polri tidak bisa mengambil tindakan sejauh dia (para kombatan) tidak melakukan tindakan pidana di Indonesia, meskipun ada bukti pernah bergabung dengan jaringan teroris internasional,” jelas dia.

Padahal, kata dia, para kombatan ini mempunyai kemampuan luar biasa dan menunggu kesempatan yang baik dan tepat untuk melakukan serangan. Meskipun, para kombatan ini pulang menjadi tukang sepatu, jual es cendol, jual pulsa, jual jus, namun mereka tetap mengamati situasi yang ada.

“Mereka berjualan begitu untuk bertahan hidup. Begitu ada kesempatan, mereka langsung melakukan aksinya yang sudah dirancang secara matang, siapa yang menjadi target, bagaimana melumpuhkan target, bagaimana menghilangkan jejak,” terang dia.

Setyo juga menjelaskan bahwa upaya preventif tersebut tidak akan melanggar HAM dan dilakukan dalam koridor penegakan hukum. Kepolisian, kata dia, siap diuji nanti apakah langkah preventif yang dilakukan pihaknya melanggar HAM dan proses hukum atau tidak.

“Yang jelas upaya preventif ini tetap dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap HAM. Upaya preventif ini juga bagian dari upaya kita menghormati HAM dari orang yang menjadi target serangan teroris,” tandas dia.

Sembari menunggu RUU Antiterorisme, kata dia, pihak kepolisian tetap melakukan upaya preventif strike atau serangan untuk mencegah aksi terorisme.

“Begitu kita dapat informasi dan ada alat bukti yang meski minim, kita lakukan tindakan sesuai hukum. Itu tidak melanggar hukum atau HAM,” tutur dia.

Lebih lanjut, Setyo mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi data-data para kombatan teroris yang pulang ke Indonesia. Namun, Setyo mengaku tidak bisa mengungkapkan data-data tersebut karena bisa mengganggu kerja intelijen dan Densus 88.

“Yang jelas mereka ada, melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa sambil menunggu kesempatan datang 70 bidadari untuk serangan. Bisa jadi mereka berkomunikasi satu sama lain,” pungkas dia.

148total visits,2visits today

Share.

About Author

Leave A Reply