Top 3: 8 Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran

Satu lagi peluang dibuka bagi yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun kali ini, peluang tersebut terbuka melalui sekolah kedinasan.

Delapan lembaga pendidikan atau sekolah kedinasan pemerintah membuka pendaftaran siswa-siswi atau taruna-taruni lulusan sekolah menengah umum (SMU) atau sederajat periode 2018 pada hari ini (9/4/2018).

Artikel tentang sekolah kedinasan ini menuai perhatian pembaca Liputan6.com di kanal bisnis. Simak rangkuman 3 berita paling dicari, Selasa (9/4/2018):

1. Mau Jadi CPNS? 8 Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran Hari Ini

Delapan lembaga pendidikan atau sekolah kedinasan pemerintah membuka pendaftaran siswa-siswi atau taruna-taruni lulusan sekolah menengah umum (SMU) atau sederajat periode 2018 pada hari ini (9/4/2018). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau pada calon pelamar untuk segera mempersiapkan diri.

“Setiap sekolah kedinasan memiliki persyaratan teknis yang berbeda-beda. Harap dibaca secara teliti,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, di Jakarta hari ini.

2. PNS Bakal Terima THR Makin Besar Tahun Ini, Berapa?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan sebelum Lebaran yang jatuh pada 15-16 Juni 2018. Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni.

“Tahun lalu kan tunjangan hari raya sebelum Lebaran. Kalau gaji ke-13 itu biasanya bulan Juni kalau tidak salah. Tanggal tepatnya tidak hapal. Dalam hal waktu tidak ada perubahan, dalam hal jumlah ada perubahan,” ujar Asman di Gedung BI, Jakarta, Senin (9/4/2018).

3. Kebijakan Penyesuaian Gaji PNS Butuh Transisi 2 Tahun

Pemerintah akan menerapkan kebijakan penyesuaian penghasilan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang bisa dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan tersebut bakal tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) yang rancangannya masih terus digodok hingga saat ini.

Sekretaris Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Aba Subagja mengatakan, setelah terbit nanti, penerapan PP tersebut masih membutuhkan masa transisi. Setidaknya, proses transisi tersebut diperkirakan memakan waktu 2 tahun.

“Ya, kalau mungkin nanti akan ada transisi, karena berarti akan ada perubahan. Mungkin transisinya 2 tahunan. Kalau ada Undang-Undang (UU) ASN itu 2 tahun harus sudah selesai,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (9/4/2018).

37total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *