Tidak Diloloskan KPU, JR Saragih-Ance Ajukan Gugatan

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang tidak diloloskan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut), Jopinus Ramli (JR) Saragih-Ance Selian, dipastikan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (13/2).

Pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat (14 kursi di DPRD Sumut), PKPI (3 kursi) dan PKB (3 kursi), mengajukan gugatan itu karena merasa dirugikan atas keputusan penyelenggara pemilu. KPU Sumut dinilai semena-mena membuat keputusan tersebut.

“Materi gugatan nanti kita buka saat mengajukan gugatan ke Kantor Bawaslu Sumut. Semua materi dan dasar gugatan sudah dipersiapkan,” ujar kuasa hukum pasangan JR Saragih-Ance Selian, Hermansyah Hutagalung di Medan.

Sayangnya, pengacara yang dikenal vokal tersebut tidak bersedia menjelaskan lebih rinci atas materi gugatan tersebut. Hermansyah merasa optimistis, materi gugatan itu bisa dikabulkan, dan JR Saragih-Ance Selian, masuk dalam bursa pemilihan gubernur.

Sementara itu, JR Saragih mengatakan, masalah ijazah yang membuat KPU Sumut tidak meloloskan JR Saragih-Ance Selian dalam bursa pemilihan gubernur, sangat mengecewakan. Soalnya, ijazah yang dilegalisasi sesuai yang dibutuhkan, sudah diserahkan jauh hari sebelumnya.

“KPU sudah menerima surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Sopan Adrianto, 19 Januari 2018 kemarin. Mereka tidak meloloskan JR Saragih-Ance Selian berdasarkan surat dari sekretaris dinas pendidikan yang sudah banyak beredar,” ungkapnya.

Ditambahkan, pihaknya sudah pernah pernah mendapatkan pemberitahuan dari penyelenggara pemilu perihal ijazah yang belum dilegalisasi. Saat itu, JR Saragih langsung menyurati kepala dinas pendidikan, dan ijazah yang telah dilegalisasi dikeluarkan.

Sebelumnya, KPU Sumut tidak meloloskan pasangan calon gubernur, JR Saragih-Ance Selian dalam kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) periode 2018-2023. Dengan demikian, pesta demokrasi di daerah tersebut hanya diikuti pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas).

“Sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018 pada poin empat menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melegalisasi atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih,” ujar Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga di Hotel Grand Mercure di Medan, Senin (12/2).

Dalam rapat pleno Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 tersebut, Benget menyebutkan, salah satu dari persyaratan yang harus dimiliki dan dilengkapi setiap pasangan calon gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) itu adalah ijazah.

86total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *