Temu Legislatif Nasional, PAN Akan Nobar Film G-30-S/PKI

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) akan melaksanakan Temu Legislatif Nasional dengan menghadirkan 1.897 orang anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia pada 21-24 September.

Acara pembukaan akan dilakukan dengan pemutaran film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI)

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/9).

“Nanti di pembukaann kami akan nonton bareng film G30S/PKI. Pembukaan diawali nobar itu, karena menjelang 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila,” kata Yandri.

Menurut dia, menonton film itu salah satu cara mereka ikut bertanggung jawab kepada dasar negara Pancasila. Dibantahnya bila PAN melakukan itu demi mengikuti perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang sudah mengaku memerintahkan pemutaran film itu.

Kata dia, PAN sudah merencanakan untuk nonton bareng film itu sejak awal September, sementara Gatot baru saja mengaku memberikan perintah untuk memutar film itu di beberapa hari terakhir ini.

Ditanya apakah mereka tak menunggu film versi baru yang lebih bisa dipahami oleh anak muda seperti disarankan Presiden Jokowi, Yandri menjawab bahwa film baru itu belum ada wujudnya. Yang jelas, pihaknya tak mau film baru nanti menghilangkan fakta versi sejarah sebelumnya yang menggambarkan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.

“Kalau gaya main filmnya disesuaikan anak muda sekarang, menurut saya sah saja. Kalau menggeser, ada semacam toleransi terhadap PKI, itu tak boleh. Kalau memperdebatkan lagi PKI salah atau tidak, menurut saya itu sudah final. Sampai hari ini TAP MPRS XXV/1966 belum dicabut. Sebelum mereka (PKI) bisa merebut kekuasaan kembali, harus dihadapi bersama-sama,” bebernya.

Menyangkut substansi Temu Legislatif Nasional, Yandri mengatakan bahwa acara itu demi menindaklanjuti hasil rapat kerja nasional (rakernas) PAN beberapa waktu lalu. Isu yang dibahas adalah soal target pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Disadari sepenuhnya bahwa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah adalah para anggota DPRD tersebut. PAN ingin mengevaluasi sejauh mana para kader daerah mengonsolidasikan kekuatan sekaligus menyosialisasikan rencana mengajukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di pilpres 2019.

Selain untuk mengetahui kondisi riil politik di daerah, para peserta juga akan secara khusus dimintai laporan mengenai perkembangan di masyarakat terkait ancaman bangkitnya PKI.

“Makanya kami undang legislatif ini, siapa tahu ada laporan dari daerah. Kan nanti ada forum diskusi. Kan desas-desus banyak, itu nanti kita validasi. Tapi bagi PAN, ada atau tidak, jadi komitmen kita semua untuk tak lengah, menganggap PKI ini enteng dan remeh temeh,” ujar Yandri.

92total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *