Tahun Politik, Setop Bermedia Sosial Negatif

Eksploitasi agama untuk kepentingan politik yang menggiring terciptanya sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) berpotensi besar memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, hal-hal berbau SARA, hoax, ujaran kebencian, dan narasi kekerasan harus dihindari saat bangsa Indonesia terlibat eforia demokrasi, yaitu Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Masyarakat harus lebih pintar dan dewasa dalam menyikapi pelaksanaan pilkada serentak mendatang, terutama saat kampanye. Apalagi media sosial masih terus dipakai sebagai alat kampanye baik itu kampanye positif maupun kampanye hitam, juga provokasi dengan ujaran kebencian, serta hoax yang bisa memicu terjadinya anarki sosial. Oleh karena itu, setop bermedia sosial yang negatif.

Pegiat hak asasi manusia (HAM) yang juga mantan Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan, media sosial selama ini bisa dikatakan sebagai alat komunikasi yang sangat efektif dan punya pengaruh dan implikasi yang serius di tengah masyarakat.

“Penggunaan media sosial harus sangat hati-hati karena bisa berimplikasi sosial dan bisa juga berimplikasi pada hukum. Untuk itu masyarakat sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sampai tersandung masalah terkait dengan ketidakhati-hatian dalam menggunakan media sosial yang dapat merugikan banyak pihak,” ujar Imdadun Rahmat, di Jakarta, Senin (15/1).

Direktur Eksekutif Said Aqil Siradj (SAS) Institute ini mengatakan, pada 2018 sebaiknya seluruh elemen masyarakat bertekad untuk sehat dalam bermedia sosial. Jangan sampai justru berkontribusi negatif terhadap kehidupan bersama pada tahun yang akan datang yang dapat menimbulkan perpecahan di seluruh lapisan masyarakat.

“Apalagi 2018 ini bisa dikatakan sebagai tahun politik, dimana banyak event persaingan politik terkait kontestasi perebutan jabatan-jabatan baik di pimpinan kabupaten/kota maupun pimpinan di tingkat provinsi yang bisa jadi akan merangsang atau menarik orang untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk meraih kemenangan,” ujarnya

Pria yang juga Wakil Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini mempersilakan kepada masyarakat luas memanfaatkan media sosial untuk berkampanye. Namun, masyarakat diimbau untuk menghindari penggunaan media sosial untuk menyebarkan hal negatif seperti fitnah, adu domba, hoax, atau menyebarkan provokasi untuk membenci kelompok tertentu maupun melakukan kekerasan terhadap kelompok tertentu.

“Ini harus banar-benar dihindari, bukan saja karena undang-undang kita melarang hal tersebut, tetapi norma sosial maupun norma agama juga melarang hal tersebut. Jadi menyebarkan fitnah itu haram hukumnya. Menyebarkan berita bohong itu juga haram hukumnya, menjelek-jelekkan orang tanpa dasar fakta yang benar itu juga haram hukumnya,” kata pria kelahiran Rembang, 6 September 1971 ini.

Pria yang juga pernah menjadi Wakil Sekjen PB Nahdatul Ulama (NU) ini juga mengajak rekan-rekan aktivis para pegiat HAM untuk terus-menerus memberi penyuluhan kepada masyarakat agar berhenti menggunakan media sosial yang negatif. Dirinya meminta masyarakat untuk menjadikan media sosial sebagai kampanye positif untuk persatuan, kerukunan, hidup damai dan penghargaan terhadap keseluruhan umat manusia tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras termasuk keyakinan politiknya.

73total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *