Tahun 2018, KPU Terima Anggaran Pemilu Rp 12,2 Triliun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima alokasi anggaran pelaksanaan Pemilu 2019 sebesar Rp 12,2 triliun sebagai tertuang dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2018. Anggaran tersebut digunakan untuk tahapan pemilu 2019 dan anggaran rutin KPU tahun 2018.

“Satu anggaran untuk tahapan pemilu sekitar Rp 10,8 triliun dan kedua untuk anggaran rutin KPU sekitar Rp 1,4 triliun. Total jadi Rp 12,2 triliun,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta, Jumat (8/12).

Arief menuturkan alokasi terbesar tahun 2018 adalah untuk membiayai honorarium panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). KPU, kata dia berharap anggaran tersebut sudah cair Januari 2018 untuk membiayai tahapan-tahapan pemilu 2019.

“Sebab kan sudah mulai pada Januari 2018 tahapan. Pertama verifikasi faktual mulai berjalan, kemudian teman-teman juga untuk biaya verifikasi lapangan sudah mulai dikeluarkan, kemudian menjelang penetapan parpol bulan Februari 2018, lalu penyelesaian sengketa dan lainnya, ya sudah mulai banyak itu kebutuhan dan kegiatan,” ungkap dia.

Arief mengakui bahwa anggaran kali ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran pemilu tahun 2014 lalu yang mencapai Rp 18 triliun. Pada tahun 2014, KPU memang hanya menggunakan Rp 14 triliun.

Sementara anggaran pemilu tahun 2019, hanya mencapai Rp 16,8 triliun. Anggaran tersebut berasal dari anggaran tahapan pemilu pada tahun 2018 sebesar Rp 10 triliun dan anggaran tahapan pemilu pada tahun 2019 Rp 6 triliun.

“Padahal KPU diberi beban tambahan misalnya biaya kampanye buat peserta pemilu, lalu kebutuhan logistik baru, juga inflasi lima tahun. Makanya KPU setelah hitung semuanya, dari total anggaran itu masih ada kekurangan, yang kami ajukan sekitar Rp 3 triliun untuk tambahan,” jelas dia.

Arief berharap kekurangan anggaran KPU bisa ditambahkan pada APBN Perubahan 2018. Kalau pun tidak dimasukkan di APBN-P 2018, kata dia, KPU akan melakukan efisiensi di bagian tertentu dari tahapan dan program pemilu 2019.

“Kalau tambahan anggaran kami disetujui, semua bisa jalan sesuai desain kita. Tetapi kalau tidak disetujui, ya KPU harus melakukan lebih banyak efiensi,” tandas dia.

Dia mencontohkan bagian tahapan dan program yang dikurangi, seperti jumlah iklan. Begitu juga honor petugas bisa dikurangi asalkan tidak mengganggu substansi pelaksanaan pemilu.

“Tak bisa nanti gara-gara dikurangi lalu enggak jadi pemungutan suara, enggak boleh itu, enggak jadi verifikasi parpol, ya enggakbisa, surat suara dikurangi ya enggak bisa, hal wajib harus tetap jalan, hal yang tidak wajib bisa dikurangi,” pungkas dia.

77total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *