Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Eks Kepala BIN: Anies-Sandi Ingin Nelayan Tidak Sengsara

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, mengakui bahwa kebijakan Anies Baswedan – Sandiaga Uno menolak reklamasi Teluk Jakarta sangatlah berat. Terlebih, pemerintah pusat telah mencabut moratorium proyek tersebut.

“Mungkin yang krusial dia ingin menghentikan reklamasi. Itu yang paling berat,” kata Sutiyoso saat berbincang dengan Okezone, Selasa (17/10/2017).

Sosok yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, perlu ada kearifan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat dalam mendialogkan persoalan ini.

“Butuh kearifan kedua belah pihak harus bisa dicari win-win solution. Karena keputusan Gubernur DKI itu dampaknya tak hanya lokal, tapi juga nasional dan internasional,” ujarnya.

Selain itu, Sutiyoso juga menyoroti proses investasi yang sudah terlanjur berjalan di proyek pantai utara Jakarta itu. Ia menilai pemimpin Ibu Kota harus memerhatikan investasi yang sudah berjalan di reklamasi Teluk Jakarta tersebut.

Namun, di sisi lain ia melihat niatan Anies-Sandi menolak reklamasi semata-mata ditujukan ‎demi keberlangsungan para nelayan agar hidupnya tak sengsara.

“Niat Anies-Sandi ingin menghentikan reklamasi itu karena ia ingin menjamin nelayan tidak sengsara karena kena dampak reklamasi. Dia enggak bisa berlayar lagi menangkap ikan,” ungkap Sutiyoso.

Proses dialog yang menghasilkan win-win solution amatlah dibutuhkan dalam persoalan ini. Misalnya, lahan yang telah terbangun di sana sebagian diperuntukkan untuk nelayan. Bentuknya bisa berupa perkampungan di mana di dalamnya berisi sejumlah fasilitas untuk para nelayan.

“Andai kata misalnya win-win solutionnya itu sebagian lahan diperuntukkan untuk nelayan, atau bikin perkampungan nelayan seperti saya dulu konsepkan. Ada rumah susun atau sekolahan atau rumah sakit. Jadi nelayan pada saat berlayar nggak mikir. (Misal) istrinya mau melahirkan disebelahnya sudah ada rumah sakit. Anaknya juga bisa sekolah. Dan itu semua harus gratis,” beber dia.

Mantan Pangdam Jaya ini menekankan dialog antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI harus terus dilakukan dengan memerhatikan kebijaksanaan dalam urusan reklamasi. Kesemuanya dilakukan demi mencari mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Iya (harus dialog) dengan arif,” pungkas Sutiyoso.

40total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *