Soal Pengungsi Rohingya di Indonesia, Ini Perintah Pancasila dan Konstitusi!

Human Rights Working Group (HRWG) bersama SUAKA, jaringan masyarakat sipil untuk perlindungan hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia telah memetakan sejumlah permasalahan dalam penanganan para pengungsi rohingya di Indonesia. Permasalahan payung hukum disebut sebagai yang paling besar dan mendesak untuk segera diselesaikan.

“Jelas, ada permasalahan dengan payung hukum. Karena ada beberapa upaya (pemenuhan hak pengungsi) yang berbenturan dengan payung hukum di sini,” kata Hafiz kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Lembaga Kajian Konstitusi (LKKI), Mochamad Isnaeni Ramdhan mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar para pengungsi rohingya di Indonesia. Pemerintah, dikatakan Isnaeni, tak perlu menunggu payung hukum spesifik (teknik operasional) untuk memberikan bantuan maksimal kepada pengungsi rohingya di Indonesia.

Menurut Isnaeni, pancasila, pada sila kedua telah mengamanatkan kepada setiap anak bangsa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, konstitusi, sebagaimana kutipan pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 juga telah mengamanatkan kepada segenap anak bangsa untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Indonesia tidak perlu menunggu payung hukum spesifik {teknik operasional) untuk membantu pengungsi rohingya di Indonesia karena sudah tercantum dalam sila kedua pancasila, yaitu ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ serta tercantum dalam tujuan negara ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial’,” papar Isnaeni ketika dihubungi Okezone, Kamis (7/9/2017).

Lebih lanjut, Isnaeni menyampaikan, pemerintah harus mengedepankan unsur kemanusiaan dalam menangani para pengungsi rohingya di Indonesia. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan yang dapat dijadikan pemerintah sebagai landasan dalam mengambil tindakan-tindakan luar biasa –dari segi hukum– yang memang dibutuhkan.

“Ada tiga pertimbangan, misalnya tentang kejahatan kemanusiaan, perlakuan istimewa sehingga tidak perlu UU tentang pengungsi, lalu mengingat yang terjadi di Myanmar sudah melewati batas sehingga tidak seharusnya kita menunggu,” tutur Isnaeni.

172total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *