Soal Pemberantasan Korupsi, Rakyat Lebih Percaya KPK

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar mengatakan, gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini menggambarkan bahwa korupsi adalah musuh laten yang tiada habisnya.

“Ini menjadi bagian pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Kepala-kepala daerah terbukti menerima fee dari proyek. Meskipun OTT dilakukan berkali-kali tetap saja dilakukan terus-menerus,” kata Abdul, Selasa (19/9).

Menurut Abdul, KPK tidak punya informasi korupsi selain dari masyarakat. Artinya peran masyarakat ikut memberantas korupsi juga tinggi.

“Kenapa tidak dilaporkan ke penegak hukum lain selain KPK? Ini terkait kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang begitu tinggi,” katanya.

Secara budaya, kata Abdul, sangat sulit bagi aparat hukum lain selain KPK menangkap hakim agung, menangkap kepala kejaksaan, Kepala daerah dan lainnya. Menurutnya, OTT yang marak dilakukan belakangan ini memperkuat eksistensi KPK meskipun kemudian di sisi lain sejumlah politisi di DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) angket soal KPK yang isinya hanya persoalan teknis saja.

Soal perbedaan pendapat penyidik internal KPK, menurut Abdul hal itu bukan hambatan bagi kelembagaan KPK.

“Persoalan dasarnya adalah soal kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan ketua KPK maupun direktur penyidikan. Sistem penyidikan KPK itu kuat. Diisi oleh komisioner sejelek apapun KPK tepat kuat karena sistem sudah baik,” ucapnya.

Abdul mengatakan, OTT KPK di daerah sebenarnya tuntutan dari masyarakat. OTT sangat jelas menyindir penegak hukum di daerah.

Kenapa demikian? Karena sumber daya manusia di KPK sebetulnya sangat terbatas sehingga harus pontang-panting melakukan OTT ke daerah. Di tengah keterbatasan jumlah penyidik, KPK berani melakukan terobosan dan selalu siap memberantas korupsi sekalipun jauh dari kantor pusatnya di ibu kota negara.

Ia menyarankan agar KPK diberi keleluasaan merekrut penyidik sendiri agar terbebas dari intervensi penegah hukum lain. Sebab, hanya KPK yang memiliki kemauan dan integritas dalam memebrentas korupsi di negeri ini.

“Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perppu penguatan KPK untuk menambah perwakilan di setiap provinsi. Banyak orang pintar menyidik suatu kasus tetapi yang punya integritas sangat sedikit,” tandasnya.

134total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *