Soal Kasus e-KTP, Demokrat Minta Agar PDIP tak Cuci Tangan dan KPK tidak Takut

Kesaksian Setya Novanto dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta membuat publik heboh.

Pantauan TribunWow.com, hal tersebut lantaran mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyebut nama petinggi PDIP.

Dua politisi PDIP yang disebut Setya Novanto menerima jatah uang e-KTP adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Mereka berdua dikatakan Setnov menerima masing-masing uang sebesar 500 ribu dollar AS dari Made Oka.

Menurut Setya Novanto, Made Oka disaksikan Andi Narogong mengatakan sendiri kepadanya saat mereka berdua mengunjungi rumahnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Hasto menganggap ada pihak-pihak yang mencoba membawa persoalan kasus KTP elektronik menjadi tanggung jawab PDI-P.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa,” ujar Hasto.

Hasto juga menyampaikan jika partainya siap diaudit terkait pernyataan Setya Novanto itu.

“Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” ‎katanya.

Menurut Hasto, PDIP justru justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.

Ia kemudian menuding jika penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung hanya sebagai upaya agar Setnov mendapat Justice Collaborator.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean angkat bicara.

Menurutnya, langkah Hasto yang dianggap mengalihkan kesalahan kepada pemerintahan SBY sangatlah tidak pantas.

Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitternya yang diunggah pada Kamis (22/3/2018) kemudian meminta gara KPK mengusut tuntas permyataan Setya Novanto dan tidak perlu takut mengahadapi PDIP.

“Apakabar @pramonoanung dan @puan_maharani ? Namanya disebut dalam kasus EKTP.

Pengakuan Setnov terdakwa kasus Korupsi EKTP, Pramono Anumg dan Puan Maharani diduga terima uang EKTP.

Halo @KPK_RI jgn takut ya..!! Pantes slm ini ada yg getol libatkan SBY utk alihkan isu,” tulisnya.

Diketahui, nama SBY juga sempat dituding ikut terkait dalam pusaran korupsi e-KTP.

Hingga akhirnya SBY melaporkan pengacara Setnov Firman Wijaya atas tudingannya dan pencemaran nama baiknya.

SBY saat itu melalui konferensi pers mengatakan dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya masalah dalam proyek e-KTP karena tidak ada yang melaporkannya pada dirinya.

“Hingga saya selesai jadi Presiden Indonesia 20 Oktober 2014 tidak pernah ada yang melapor kepada saya, soal masalah serius terhadap pengadaan proyek E-KTP sehingga program itu perlu dihentikan.

Termasuk yang mengaku kepada saya Mirwan Amir, tidak pernah mengatakan kepada saya.

Tolong sampaikan kepada saya, kapan menyampaikannya, di mana, siapa yang mendampingi saya, karena saya ini sangat tertib, apalagi termasuk proyek sebesar e-KTP, pasti saya minta pendampingan dari menteri-menteri terkait,” kata SBY dalam jumpa persnya, 6 Februari 2018.

Sementara itu, Ferdinand Hutahaean juga menuding Hasto tidak memakai nalarnya dalam merespon keterangan Setya Novanto.

Menurut Ferdinand Hutahaean, korupsi bukanlah persoalan oposisi atau penguasa, melainkan moral pribadi orang yang bersangkutan.

“Hasto sekjen PDIP menggunakan nalar jongkok utk merespon ket Setnov di sidang Tipikor terkait @pramonoanung dan @puan_maharani diduga terima 500 rb USD dari EKTP.

seolah PDIP tak mgkn korupsi krn sbg Oposisi.

Korupsi bkn soal oposisi atau penguasa, tp moral pribadi.

Hasto ibarat sdg memainkan politik kobokan.

Kobokan itu cuci tangan.

Stlh tangan dicuci, airnya disiramkan ke orang lain. Jorok, tak beretika.

Kader PDIP yg disebut Setnov terima suap dr EKTP, koq Hasto kesannya nyiram air cuci tangan ke Demokrat.

Bukankah sebaiknya Hasto menjawab keterangan Setnov dgn bukti2 dan bkn dgn opini?

Mestinya Hasto mendukung penuntasan kasus korupsi EKTP secara terbuka dan menyeluruh, bkn melindungi kader yg diduga terlibat dgn cara kotor

Pramono Anung sbg Wakil Ketua DPR yg membidang politik kala itu.

Sgt wajar bila punya peran dalam proyek EKTP,” ungkapnya.

Menurut Ferdinand Hutahaean, sah-sah saja jika PDIP ingin membela kadernya.

Akan tetapi sebaiknya pembelaan itu didasarkan bukti, bukan malah melemparkan kesalahan kepada Demokrat yang saat itu berkuasa.

“Pramono Anung menjabat sebagai Wakil ketua DPR mebidangi Politik dan Puan menjabat Ketua Fraksi FPDIP.

Kala itu proyek EKTP diaetujui jg olh PDIP dan disetujui Pimpinan DPR.
Artinya ada peran Pramono Anung dan Puan meski sbg Oposisi.

Jangan cuci tangan deh Hasto..!!

Perilaku Korupsi bkn ditentukan olh posisi sbg Oposisi atau sebagai penguasa.

Tapi ditentukan oleh MORAL SESEORANG.

Jd tesis Hasto yg merasa oposisi tdk mgkn korupsi adlh salah dan menyesatkan publik.

Kalaupun PDIP mau cuci tangan lewat Hasto, itu sah saja utk membela diri.
Tapi baiknya air cucian tangannya jgn disirmkan ke Demokrat.

Baiknya diminum saja airnya setelah cuci tangan, itu lbh terhormat daripada ngotori pihak lain dengan air cucian tangan,” imbuh Ferdinand Hutahaean.

 

 

69total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *