Sikap Presiden yang Mungkin Tak Tanda Tangan UU MD3 Dipandang Positif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan tidak akan menandatangani Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang belum lama disahkan. Sikap Jokowi tersebut dipandang sebagai sesuatu yang positif.

“Tentu saja kabar gembira bagi publik. Sikap Presiden ini perlu diapresiasi. Sekurang-kurangnya untuk membuktikan kepada publik bahwa apa yang diteriakkan oleh publik bukan sesuatu yang remeh-temeh,” kata peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada SP, Selasa (20/2).

Akan tetapi, menurutnya, konsistensi sikap Jokowi perlu dinanti. Diharapkan, sikap itu bukan sekadar pencitraan atau lepas tangan semata. “Langkah lanjutan yang sangat mungkin dilakukan presiden ialah mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Kalau uji materi kan ranahnya di MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya.

Dia menuturkan, sebuah hal yang dapat dimaklumi apabila Jokowi tidak mengetahui persis perkembangan pembahasan revisi UU MD3. Karena bagi pemerintah, lanjutnya, ketika isu bagi-bagi kursi pimpinan DPR dan MPR beres, persoalan selesai.

“Tapi tetap harus dikritik juga komunikasi Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly) dengan Presiden. Mestinya dia bertanggung jawab laporkan perkembangan kepada Presiden,” tuturnya.

Secara terpisah, Menkumham mengungkapkan, Jokowi menaruh perhatian serius terhadap isu imunitas anggota DPR, termasuk pemanggilan paksa. Sekadar diketahui, Pasal 122 huruf (k) menjadi salah satu pasal kontroversial.

Pasal itu, berisi tambahan tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selain itu, ada juga Pasal 73 yang merinci tata cara permintaan DPR kepada polisi untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan bagi setiap orang yang menolak hadir memenuhi panggilan DPR.

“Presiden cukup kaget (soal imunitas dan pemanggilan paksa) juga, makanya saya jelaskan. Masih menganalisis ini. Dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2).

Meski begitu, dia menambahkan, UU akan sah tanpa ditandatangani Presiden. “Tapi apapun itu terserah Bapak Presiden,” imbuhnya.

Dia mendorong agar UU MD3 diuji materi ke MK. “Kewenangan DPR dan pemerintah dicek MK, itu bagusnya sistem ketatanegaraan kita. Rakyat punya kesempatan menguji, konsitusionalitas ayat-ayat di MD3. Kita dorong rakyat kita uji ke MK,” ujarnya.

Ditegaskan, tidak ada niat untuk menerbitkan perppu. “Tidak ada perppu, tidak ada. MD3 ini juga nanti dalam hal pimpinan hanya berlaku sampai 2019, sesudah itu akan kembali proporsionalitasnya sesuai ketentuannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya menghargai kritikan atas UU MD3. Menurutnya, ketidaksetujuan publik atas sebuah UU dapat disampaikan melalui uji materi.

“Nanti MK akan mengkaji apakah MD3 sudah sesuai dengan UUD 1945, semangat Pancasila dan segala macam. Kita serahkan sepenuhnya kepada MK,” kata Bambang.

91total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *