Setya Novanto Pasti Hadiri Pemeriksaan KPK Asalkan tidak Sakit

Ketua DPR RI, Setya Novanto kemungkinan akan menghadiri pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pihak KPK menjadwalkan pemeriksaan pria yang akrab disapa Setnov itu pada Senin (11/9/2017) mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan Setnov merupakan orang yang sangat akomodatif terhadap proses hukum.

Apabila tidak menderita sakit, maka orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu dipastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Iya, saya mempunyai keyakinan kalau tidak sakit pasti akan hadir. Kenapa? Karena selama ini sangat akomodatif masalah itu. Kalau tidak ada hambatan pastilah,” tutur Idrus, kepada wartawan, Jumat (8/9/2017) malam.

Sejauh ini, Setnov pernah berhalangan hadir memenuhi pemanggilan komisi anti rasuah. Pada Jumat (7/7/2017), dia tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus e-KTP atas nama tersangka Andi Agustinus karena sakit.

Pria yang berlatar belakang sebagai pengusaha itu masih aktif menjalankan tugas sebagai Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar.

Bahkan, dia hadir di World Parliamentary Forum On Sustainable Development, pada 6-7 September di Bali Nusa Dua Convention Center.

“Masih. Beliau sedang ada acara Konferensi Parlemen se-Dunia tentang masalah Lingkungan Hidup di Bali. Jadi tidak ada masalah,” kata Idrus.

Untuk menghadapi pra peradilan dan pemeriksaan di komisi anti rasuhan, Partai Golkar telah menunjuk sejumlah penasehat hukum yang tergabung dalam ‘Tim Advokasi untuk Setya Novanto’ selama mendampingi pria berusia 62 tahun itu.

Setnov telah mengajukan praperadilan atas status tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Pra peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

 Sidang perdana gugatan tersangka dugaan korupsi e-KTP itu akan digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa (12/9/2017).

Sidang gugatan pra peradilan dipimpin hakim tunggal, Cepi Iskandar.

Penasehat hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, belum dapat menyampaikan secara mendetail mengenai materi gugatan yang diajukan dalam pra peradilan. Dia mengaku masih perlu berkoordinasi dengan penasehat hukum yang lain.

“Itu substansi masih belum tahu. Substansi masih bisa berubah. Kami diskusi dulu sama teman-teman,” tutur Firman.

Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP dituding kontroversial. Hal ini karena komisi anti rasuah itu menjadikan keterangan saksi di persidangan kasus korupsi e-KTP sebagai bukti penetapan tersangka. Padahal, kasus itu belum diputus di sidang.

Adanya hal tersebut menimbulkan strategi splitsing perkara yang berpotensi menghadirkan dualisme peradilan. Di satu sisi peradilan masih bekerja, namun di sisi lain, KPK menggunakan saksi itu juga.

Oleh karena itu, kata dia, ‘Tim Advokasi untuk Setya Novanto’ perlu menganalisa proses penetapan status tersangka orang nomor 1 di Partai Golongan Karya itu.

Ini dilakukan supaya ada celah hukum yang dapat memenangkan Setya Novanto di pra peradilan.

“Makanya, kami perlu runtutin biar mengetahui dulu,” tambahnya.

76total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *