Setelah Saut Situmorang Giliran Agus Rahardjo ‘Intai’ Sidang Praperadilan Setya Novanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memantau langsung sidang praperadilan Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).

Mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat, Agus duduk di barisan paling belakang. Ia membaur dengan pengunjung lain.

Agus terlihat memalingkan wajah saat awak media mengetahui keberadaannya. Ia lalu menggelengkan kepala, tanda tak ingin dirinya jadi pusat perhatian di sidang praperadilan tersebut.

 “Mudah-mudahan ya, kita kan berharap keadilan selalu tegak di negeri ini. Jadi kita sangat berharap,” ujar Agus saat ditemui di PN Jakarta Selatan.

Agus mengatakan, KPK cukup percaya diri dengan bukti dan ahli yang dihadirkan dalam sidang. Namun, pembuktian masih sekadar menguji aspek formil, belum masuk ke materi.

Ia berharap bukti tersebut bisa meyakinkan hakim bahwa KPK sah menetapkan Novanto sebagai tersangka.

“Mudah-mudahan bisa meyakinkan lah. Saya berharap banyak,” kata Agus.

KPK menghadirkan empat ahli di bidangnya masing-masing. Ahli pertama yang dihadirkan yaitu Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan Adnan Paslyadja.

Agus menganggap keterangan ahli cukup mendukung argumen KPK atas keberatan-keberatan pihak Novanto.

“Walaupun Pak Adnan sepuh, saya pikir kesaksiannya baik. Sepuh tapi ahli betul,” kata Agus.

Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, pada kasus e-KTP.

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terlihat memantau jalannya sidang Novanto, Selasa (26/9/2017).

Saat itu sidang praperadilan Novanto mendengarkan keterangan ahli yang diajukan pihak KPK. Saut enggan bicara banyak soal kehadirannya dalam sidang itu.

“Biar rohnya pimpinan ada di rohnya teman-teman yang lagi berjuang di sini,” kata Saut.

Cegah ke Luar Negeri
Widyaiswara Badan Diklat Kejaksaan, Adnan Paslyadja, menganggap KPK dan instansi hukum lain berhak melakukan pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri terkait suatu tindak pidana, meski statusnya masih saksi.

Hal itu tercantum dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam undang-undang tersebut, tidak disebutkan status orang yang dicegah apakah masih saksi atau tersangka.

“Setiap orang bisa saja (dicegah). Seseorang bisa dicegah itu orang yang diperlukan keterangannya untuk memberi terang perkara tersebut,” ujar Adnan dalam sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pencegahan merupakan pertimbangan subjektif penyidik, dikhawatirkan seseorang melarikan diri ke luar negeri jika sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum.

Oleh karena itu, keterangan orang-orang yang dicegah sudah pasti memiliki peran penting dalam kasus itu.

Ada anggapan pencegahan ke luar negeri berpotensi melanggar hak asasi manusia. Namun, kata Adnan, upaya paksa apapun atas nama hukum pasti melanggar hak asasi.

“Menahan orang melanggar HAM. Sepanjang ada alasan penahanan, sepanjang ada alasan hukumnya,” kata Adnan.

Lagipula, kata Adnan, ada jangka waktu pencegahan, yakni enam bulan.

Sebelumnya, tim pengacara Novanto, dalam poin keberatannya, mempermasalahkan pencegahan Novanto oleh pihak Imigrasi.

KPK dianggap sewenang-wenang dengan memasukkan nama kliennya dalam daftar cegah.

Pengacara Novanto, Agus Trianto mengatakan, status Novanto saat itu merupakan saksi dari tersangka pengusaha Andi Agustinus dalam perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Menurut dia, belum ada bukti kuat mengenai keterlibatan Novanto dalam kasus itu.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penetapan Novanto tersangka baru dilakukan tiga bulan setelah dicegah.

“Tidak berdasarkan alasan objektif. Termohon (KPK) keliru mengeluarkan surat pencegahan mengingat statusnya masih saksi,” kata Agus.

Agus mengatakan, selama berstatus saksi, Novanto selalu kooperatif dengan proses hukum. Novanto meluangkan waktunya yang padat untuk memenuhi panggilan penyidik.

“Bahkan mendukung proses hukum yang berjalan. Maka tidak beralasan keluarkan surat pencegahan,” kata Agus.

165total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *