Rustam Ibrahim Peringatkan PDIP: Berhentilah Promosikan Istilah Petugas Partai untuk Jokowi

Anggota DPR Fraksi PDIP, Junimart Girsang membantah anggapan dari Wakil Sekjend Partai Demokrat jika ada masalah internal yang berlangsung antara PDIP dengan Jokowi.

Menurut Junimart hubungan PDIP dengan Jokowi tidak renggang. Hal ini lantaran menurutnya tidak mungkin PDIP mengalami renggang antarkader sendiri.

Menambahkan, dirinya mengatakan jika semua para pemain politik harus paham jika Jokowi adalah petugas partai dan kader PDIP.

Salah seorang netizen dengan akun @dipoalam49 memberikan komentar,”Bung @RustamIbrahim sepaham?rakyat lebih paham Pak Jokowi itu Presiden RI ke-7, kan lebih terhormat?”

Menanggapi hal tersebut, Direktur LP3ES sekaligus Board of Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) turut angkat bicara.

“Saya sangat sepaham Bung @dipoalam49 Juga mnrt penglihatan saya sebagian terbesar rakyat tidak pernah melihat Presidennya sebagai “petugas” partai.

Barangkali soal pemahaman istilah saja. Jika petugas maksudnya orang yg diberi mandat utk mewujudkan visi &misi partai saya dapat memahami”

Menambahkan, Rustam kembali mengunggah berbagai cuitan seperti berikut:

“Ketika PDIP pertama kali mengusung sebagai Capres 2014, Jokowi memang ditugaskan (petugas) partai.

Tapi setelah menang Pilpres dan menjadi Presiden, Jokowi adalah MANDATARIS rakyat Indonesia (pinjam istilah Bung Karno), karena pemilih Jokowi jauh lebih besar dari pemilih PDIP.

Saya usul PDIP berhentilah mempromosikan istilah “petugas” partai untuk seorang Presiden, karena bisa merugikan PDIP sendiri.

Nanti dalam Pemilu/Pilpres serentak bisa-bisa rakyat pilih Presiden @jokowi tapi partainya lain.

Untuk yang belum tahu, Bung Karno tidak pernah menyebut dirinya “petugas” partai (PNI).

Presiden Soekarno selalu menyebut dirinya: mandararis MPRS, Pemimpin Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Bung Karno adalah seorang pemikir besar, orator ulung, tampan.

Tapi beliau memimpin secara otoriter dan tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Pada masa Bung Karno rakyat antri untuk dapatkan beras, sandang, minyak, dan diakhir pemerintahannya inflasi mencapai 600%.

Bung Karno seorang yang sangat nasionalis. Beliau selalu berkata: Go to hell with your aids, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

Tapi dimasa pemerintahannya ekonomi Indonesia ambruk. Nasionalisme tidak selalu sejalan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Yang kita butuhkan bukanlah seorang Presiden pemikir besar serta orator ulung yang penuh retorika dan metafora.

Pemimpin seperti ini bisa saja gagal memberikan kesejahteraan rakyat dan memerintah secara otoriter. Soekarno adalah contoh sejarah.

Yang kita butuhkan juga bukan Presiden yang mampu memberikan kesejahteraan rakyat; tapi pemerintahannya penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memberikan kesempatan berkembangnya pengusaha2 kroni, serta memberangus demokrasi & kebebasan. Soeharto adalah contoh sejarah.

Yang kita butuhkan adalah Presiden yang mau dan mampu bekerja keras, punya komitmen yang kuat untuk kesejahteraan rakyat kecil, tidak mementingkan bisnis keluarga, memberikan keteladanan tentang hidup sederhana serta demokratis”, ujarnya.

73total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *