Revisi UU Ormas Jadi Salah Satu Topik Diskusi Jokowi dan SBY

Partai Demokrat berharap agar pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Harapan itu telah disampaikan langsung Ketua Umum (ketum) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Janjinya pemerintah juga begitu kan (revisi UU Ormas). Tentunya untuk revisi harus ada rancangannya. Enggak bisa sekarang langsung revisi, butuh waktu. Kami mengerti itu. Tapi, harapannya secepatnya,” kata Wakil Ketum Demokrat, Syarief Hasan, Jumat (27/10).

Anggota Komisi I DPR tersebut menambahkan, Fraksi Demokrat di DPR sudah siap membahas revisi UU Ormas. Revisi dinilai perlu masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) pada 2018.

Substansi revisi, menurutnya, berkaitan tentang pembubaran ormas, sanksi, termasuk pihak berkompeten yang menilai suatu ormas Pancasilais atau tidak. “Itu antara lain. Kemudian ada proses peringatan dan sebagainya, karena yang penting kan pembinaan,” ujarnya.

Dia menyatakan, SBY memaparkan secara garis besar mengenai sikap Demokrat terkait revisi UU Ormas. “Hanya garis besar saja. Nanti kan pemerintah yang bekerja menyusun rancangan undang-undangnya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat, Imelda Sari mengatakan, Presiden Jokowi setuju UU Ormas direvisi sebagaimana usulan Demokrat. Imelda juga menuturkan, SBY menyinggung perlunya presiden mengingatkan kembali para pejabat negara agar tidak melampaui batas kewenangan.

“Seperti soal pertemuan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Kepala BIN beberapa waktu yang lalu. Dua isu ini dibahas diantara situasi dan dinamika kebangsaan saat ini,” kata Imelda.

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi menerima kedatangan SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10). Pertemuan hanya berlangsung empat mata antara Jokowi dan SBY yang juga Presiden RI keenam.

“Pertemuan antara dua tokoh ini berlangsung empat mata, tidak ada yang mendampingi. Tadi saya konfirmasi, ada beberapa topik yang dibicarakan. Sebetulnya ini pertemuan silaturrahmi, mengenai persoalan-persoalan kebangsaan kekinian,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia membenarkan, pertemuan turut membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas yang telah disahkan DPR. “Salah satunya (topik pembicaraan) tentang Perppu Ormas. Pak SBY memberikan masukan-masukan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, pertemuan Jokowi dan SBY direncanakan sejak September 2017. Dengan begitu, lanjutnya, pertemuan tidak secara mendadak. “Sebulan yang lalu rencana pertemuan dua tokoh ini, Pak SBY dan Pak Presiden Jokowi. Karena kesibukan masing-masing, baik Pak Presiden Jokowi maupun Pak SBY maka pertemuan baru bisa dilaksanakan tadi,” tandasnya.

Pada Rabu (25/10), SBY sempat menanggapi terkait disahkannya Perppu Ormas. Demokrat menjadi salah satu fraksi yang mendukung Perppu Ormas, tapi dengan catatan. Demokrat menilai regulasi ormas perlu segera direvisi.

Apabila tak direvisi, menurut SBY, pihaknya bakal mengeluarkan petisi politik. Dijelaskan bahwa petisi politik berisi, Demokrat tidak lagi percaya kepada pemerintah. “Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji? Partai Demokrat sudah setuju tapi tidak dilakukan revisi? Maka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya mengatakan kalau itu terjadi Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik,” kata SBY melalui pernyataan video di Youtube.

Sebelumnya, Presiden Jokowi terbuka dengan usulan revisi UU Ormas. “Perppu Ormas sudah disahkan oleh DPR dan mayoritas mutlak. Dukungan penuh terhadap Perppu ini sudah jelas. Kalau ada yang ingin direvisi ya silahkan,” kata Presiden, Kamis (26/10).

281total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *