Rehabilitasi Harus Jadi Panglima Pemberantasan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba secara nasional masih mencemaskan. Karena itu, rehabilitasi korban dan pecandu narkoba harus dijadikan panglima untuk pemberantasan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). Pemerintah pun didesak untuk terus menerus mendorong berdirinya panti rehabilitasi dengan mengedepankan program rehabilitasi guna menyelamatkan jutaan korban penyalahgunaan narkoba.

Upaya rehabilitasi dini harus dioptimalkan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Karena itu, harapan utama menyelamatkan korban narkoba melalui rehabilitasi itu jangan dihalangi, atau bahkan dipersulit. Apalagi, pemberantasan hanya mementingkan penindakan terhadap pelaku-pelakunya. Sedangkan para korban barang haram tersebut tidak ditangani secara tuntas sebab terkait banyak kendala di lapangan seperti takut direhabilitasi karena dianggap aib atau tidak ada biaya.

Demikian dikatakan mantan Kepala BNN Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, didampingi Ketua Pembina GPAN (Generasi Peduli Anti Narkoba) Brigjen Pol (Purn) Siswandi, dan Ketua Umum GPAN Bob Hasan sebagai nara sumber seminar narkoba bertema “Solusi bagi Korban dan Pecandu Narkoba” di Aula Direktorat IV Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta, Sabtu (7/10).

Seminar diselenggarakan Generasi Peduli Anti Narkoba ini juga menghadirkan pemerhati kesehatan Dr Ilyas (Bedah Kasus Korban Narkoba) dan Sri Hayuni (Direktur Panti Rehab Yakita).

Menurut Anang, pemberantasan narkoba sekarang ini lebih pada tindakan represif. “Simak baru-baru ini diungkap sabu-sabu sebanyak satu ton di Anyer, Banten. Pada era saya sebagai Kepala BNN, mengungkap 900 kg sabu. Bisa jadi, tahun depan jumlah yang disita lebih besar lagi. Namun, apakah penangkapan yang bertubi-tubi dan masif ini baik dan efektif ? Saya berpendapat program penindakan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah,” ujar Anang.

Semakin banyak penindakan, lanjut Anang, otomatis menambah jumlah penghuni penjara. Dari tahun ke tahun jumlah penyalah guna mengalami kenaikan cukup signifikan. Sehingga, penjara dijejali pengedar, bandar narkoba, juga korban, dan pecandu narkoba.

Dikatakan, kecenderungan tersebut tidak tepat. Permasalahan narkoba tak akan pernah selesai. Contohnya, di penjara yang selama ini menjadi tempat penghukuman bagi penyalah guna malah membuat naik pangkat menjadi pengedar atau bandar. Penjara hanya akan menjadi tempat yang aman untuk berkarir bagi para penyalah guna.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu menambahkan, program terapi dan rehabilitasi menjadi alternatif hukuman yang lebih masuk akal dan manusiawi. Karena itu, pihaknya bakal mendorong dan mendukung penuh terbentuknya lembaga rehabilitasi yang dilakukan masyarakat.

“Kami mendorong dan men-support teman-teman rehabilitasi untuk mengatasi 6,5 juta orang yang sudah terkontaminasi narkotika ini. Jangan sampai rehabilitasi hidup segan mati tak mau. Ini harus terus tumbuh, sejalan dengan penegakan hukum. Kami akan dukung secara moril dan materil,” kata Anang.

Dijelaskan, rehabilitasi bersama penegakan hukum menjadi panglima dalam pemberantasan narkoba. Konstruksi hukumnya berdasarkan UU No 35/2009 menghendaki demikian, bahwa hukuman penjara sama dengan hukuman rehabilitasi sebagai hukuman pokok untuk penyalah guna.

Anang berharap, panti rehabilitasi narkoba akan terus tumbuh dan bermunculan di masyarakat. Mengingat, rehabilitasi menjadi panglima bersama dengan penegakan hukum, dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. “Kalau dalam penegakan kejahatan kita mengenal criminal justice system,untuk pemberantasan narkoba harus berlaku rehabilitation justice system.

Sementara itu, Pembina Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) Brigjen Pol (Purn) Siswandi mengatakan, perang terhadap narkoba tidak akan pernah selesai, selama pasokan dan permintaan tidak terselesaikan. Letak geografis dan pasar narkoba di Indonesia sangat memungkinkan untuk bekembang suburnya narkoba.

Sindikat narkoba, kata Siswandi, tak kan pernah takut memasok narkotika ke Indonesia . Hal ini logis karena pelakunya meski tertangkap dan diberi sanksi hukum berat namun mereka masih bisa berperan. “Sindikat narkotika hanya takut tatkala masyarakat tidak menggunakan narkoba, bukan sebagai pangsa, pengguna, pasar dari narkoba,” kata Siswandi yang
juga mantan Kapolres Cirebon ini.

65total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *