Redam Polemik Pembelian Senjata, Presiden Diapresiasi

Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai bisa dengan cepat menetralisir polemik tentang pengadaan 5.000 senjata yang dihembuskan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat pertemuan dengan para purnawirawan TNI.

“Sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi sudah sangat bijaksana mendinginkan suasana yang nyaris membawa kegaduhan tersebut. Apalagi, Presiden sudah mendengar langsung keterangan dari Panglima TNI dan Menko Polhukam Wiranto,” ujar Koordinator PMPHI Gandi Parapat, Kamis (28/9) malam.

Gandi mengatakan, tidak ada yang salah dari apa yang diungkapkan Panglima TNI tersebut, meski itu diungkapkan hanya dalam kapasitas internal, dan bukan untuk dikonsumsi publik. Menko polhukam juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, apalagi ketika mengklarifikasi tentang pengadaan senjata.

“Yang menjadi persoalan, ketika informasi itu sampai ke tengah publik, justru ada pihak-pihak tertentu yang diduga ingin memanfaatkan situasi. Ada kesan untuk melakukan politik adu domba. Jokowi dengan begitu cepat mendinginkan suasana sehingga tidak perlu lagi ada masalah,” katanya.

Polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang pengadaan 5.000 senjata oleh non militer, meski itu diungkapkan khusus untuk kalangan internal maupun purnawirawan TNI, sebaiknya tidak usah ditanggapi secara berlebihan, ujarnya.

“Pernyataan Gatot meski itu bukan untuk konsumsi publik namun sepertinya sudah membawa kegaduhan, baik itu mempengaruhi pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun kontroversi di masyarakat, termasuk di media sosial,” ujar pengamat sosial politik Agus Yohanes.

Agus menilai, pernyataan Panglima TNI itu sudah di luar dari porsinya sebagai pembantu Presiden Jokowi. Seharusnya, Panglima dapat meredam informasi yang diterimanya.

“Sadar atau tidak, polemik pengadaan senjata itu, benar atau tidak, seperti yang diungkapkan Panglima TNI, sudah membawa kegaduhan. Beruntung, Presiden Jokowi cepat mengambil sikap untuk menetralisir keadaan. Polemik seperti pengadaan senjata itu sebaiknya tidak terulang,” katanya.

Jangan Seperti SBY di Era Megawati
Agus mengharapkan, masyarakat dapat berpikir jernih untuk menanggapi polemik pengadaan senjata, termasuk upaya untuk menyerang Polri sebagai akibat dari pembelian senjata. Sebab, masih banyak persoalan bangsa yang menjadi tantangan ke depan. Baik itu masalah terorisme, narkoba, korupsi maupun masalah keutuhan bangsa.

“Kita tidak menuduh Panglima TNI menciptakan opini sesat di masyarakat. Namun, polemik itu jika dengan tujuan untuk kepentingan di pemilihan presiden di tahun 2019, hanya masyarakat yang dapat memberikan keputusan,” jelasnya.

Menurutnya, Presiden tidak perlu mengevaluasi jabatan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Sebab, jabatan Gatot dipastikan berakhir beberapa bulan mendatang. Yang perlu dipertimbangkan, Presiden mencari calon pengganti Gatot ke depannya.

“Jika jabatan Gatot dievaluasi justru popularitasnya semakin pesat. Kasus ini akan sama seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengundurkan diri dari jabatan Menkopolhukam di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.

“Jika orang bersangkutan minta mengundurkan diri pun sebaiknya tidak usah diberikan. Sebab, Gatot masih memiliki tanggungjawab untuk jabatan yang diamanatkan Presiden.”

138total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *