Rapatkan Barisan, Pemerintah Matangkan Penyaluran Subsidi Gas 3 Kg Lewat Satu Kartu

Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mematang rencana integrasi penyaluran subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) dalam satu kartu. Guna merealisasikan rencana tersebut, Kemenko PMK pun menggelar rapat koordinasi tingkat menteri (RTM).

Pantauan Okezone, Selasa (20/6/2017), mengenakan kemeja batik cokelat Menteri ESDM Ignasius Jonan tiba sekira pukul 11.45 WIB. Sebelum Jonan telah tiba juga Gubernur BI Agus Martowardojo.

Pada pukul 11.55 WIB, keduanya langsung memasuki ruang rapat. Tak lama, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani pun tiba dan segera memasuki ruangan. Rapat ini berlangsung tertutup bagi para awak media.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, berencana menyerahkan penyaluran subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya supaya penyaluran subsidi langsung bisa tepat sasaran.

Jonan mengatakan, selama ini implementasi subsidi LPG langsung diberikan kepada barang. Seharusnya implementasi diberikan langsung kepada orang, yang memudahkan dalam pengawasannya.

“Ini subsidinya kita tidak pernah tahu, masa barang disubsidi. Jadi gimana mau cegah orang beli itu, gimana caranya, kan sulit sekali. Ini menurut saya sangat penting, Itu PR besar tahun ini,”ujarnya.

Mantan Menteri Perhubungan ini melanjutkan, penyaluran subsidi LPG langsung kepada orang bisa menggunakan data TNP2K. Walaupun memang faktanya data tidak valid 100%, misalnya saja 99,99%, tetap saja datanya ini bisa dipakai untuk subsidi listrik.

“Ya mungkin subsidi lebih besar ya LPG karena ada pedagang mikro. Cuma kalau ini tidak di salurkan langsung akan sulit. Kita juga misalnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera, ini bisa digunakan karena subsidi langsung pada keluarga yang membutuhkan, bukan subsidi kepada barangnya,” ujarnya.

Guna merealisasikan hal tersebut, Jonan memerintahkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk membuat skemanya seperti apa. Supaya nantinya bisa disampaikan kepada mitra kerja Kementerian ESDM yakni Komisi VII DPR RI.

“Jadi nanti dalam pembahasan asumsi makro 2018 di Komisis VII, ini harus dibicarakan Pak Wirat (Direktur Jenderal Migas. Biarkan di Kementerian Sosial yang menyalurkan,”ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, rencana penyerahan subsidi gas LPG 3 kg kepada Kementerian Sosial merupakan fokus Kementerian ESDM saat ini. Dana subsidi pun masih dari dari Kementerian ESDM.

“Strategi kita akan Kemensos, subsidi tetap kita. Kan lebih indah kalau pakai satu sistem saja. KKS, Kartu Keluarga Sejahtera,” tuturnya.

205total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *