Putusan MK Dorong Verifikasi Parpol Dinilai Sudah Adil

Sidang uji materi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih terus bergulir. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai salah satu partai politik yang mengajukan uji materi berharap hakim Mahkamah Konstitusi segera memberi putusan.

“Keputusan MK akan sangat bermakna jika dikeluarkan sebelum tahapan verifikasi faktual dimulai pada sekitar bulan Desember agar ada kepastian hukum bagi KPU dan seluruh parpol dalam pelaksanaan verifikasi faktual, putusan yang tepat waktu pasti akan berkontribusi kepada pendewasaan pesta demokrasi kita,” kata Ketua DPP bidang Hukum dan Advokasi Partai Perindo Christophorus Taufik, di Jakarta, Minggu (5/11).

Perindo mengajukan uji materi UU Pemilu Pasal 173 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi. Rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu mengatur partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU setelah lulus verifikasi oleh KPU. Artinya, penetapan peserta pemilu dilakukan oleh KPU setelah KPU melakukan verifikasi.

Sementara, Pasal 173 ayat (3) menyebutkan adanya pengecualian bagi partai- partai peserta pemilu 2014 yang ditetapkan tanpa perlu verifikasi ulang. Dengan ketentuan ini, parpol yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi, sedangkan 12 parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos.

Pasal ini dianggap tidak adil karena dalam periode lima tahun menuju pemilu banyak perubahan yang bisa terjadi. Bisa saja sebuah parpol tidak lagi memenuhi syarat, baik kepengurusan, kantor, maupun jumlah keanggotaan, sebagaimana saat parpol tersebut diverifikasi.

“Dinamika yang berkembang saat ini tidak bisa dinafikan karena sudah berbeda dengan kondisi pemilu 2014. Di antaranya bertambahnya daerah tingkat 1 di Indonesia dari 33 menjadi 34 provinsi, yang pasti akan menambah struktur kepengurusan partai,” papar Taufik.

Pengamat politik sekaligus Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin juga menilai verifikasi hanya untuk partai baru merupakan ketentuan tidak adil dan terkesan mengistimewakan dan parpol peserta Pemilu 2014.

“Jadi apa yang dimohonkan atau digugat oleh sejumlah partai politik baru ke MK adalah hal yang wajar dan bisa dipahami, karena partai-partai ini merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak setara dengan partai-partai politik lain yang juga mengikuti Pemilu 2019,” ujar Said.

Dia juga mencermati, gugatan sejumlah partai politik baru tersebut menjadi benar adanya, ketika KPU mengumumkan ada 13 partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kelengkapan sebagai peserta Pemilu 2019. Dua diantaranya tercatat sebagai peserta Pemilu 2014, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Hal ini menjadi kontradiksi lantaran Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjamin bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

“Nah, uniknya di antara 13 partai politik ini ada dua partai yang menurut Pasal 173 ayat (3) itu seharusnya lolos dan sudah langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu,” katanya.

“Maka, permohonan pembatalan Pasal 173 ayat (3) ini diharapkan bisa diputuskan oleh MK yang nantinya semua partai politik bisa melakukan verifikasi ulang dan diverifikasi semua tanpa dibedakan,” tegas Said.

28total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *