PSI Siap Ikuti Tahapan Verifikasi Parpol

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku siap menghadapi tahapan verifikasi partai politik yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik secara administrasi maupun secara faktual, untuk mengikuti pemilu serentak 2019. PSI justru mengakui sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya.

“Kami sudah jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu sehingga kita siap-siap saja mengikuti tahapan verifikasi parpol baik administrasi maupun faktual,” ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie setelah audiensi dengan Komisioner KPU di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8).

Grace mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan verifikasi, baik administrasi dan faktual, di lapangan selama tiga tahun sebelumnya. Pasalnya, verifikasi yang hampir serupa dilakukan PSI untuk memenuhi persyaratan di Kementerian Hukum dan HAM pada Oktober 2016 lalu.

“Memang terbukti ketika diverifikasi oleh Kemkumham di mana persyaratannya juga sama dengan yang diminta oleh KPU, PSI satu-satunya partai yang lolos diverifikasi tahun lalu,” ungkap dia.

Grace mengungkapkan struktur kepengurusan PSI sudah melampaui persyaratan yang ditetapkan KPU. PSI, kata dia sudah memiliki 100 persen kepengurusan dan keanggotaan di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Sementara di tingkat kecamatan kepengurusan mencapai 75 persen.

“Kita bahkan sudah melampaui persyaratan KPU di mana KPU menetapkan syarat kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen tingkat di kabupaten-kota, dan 50 persen di tingkat kecamatan,” ungkap dia.

Verifikasi Parpol Diskriminatif
Sementara Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai pengaturan verifikasi parpol di UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sangat diskriminatif. Pasalnya, UU Pemilu mengatur bahwa verifikasi parpol hanya berlaku bagi parpol baru.

“Pengaturan ini ada di Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu. Pasal inilah yang kami permasalahkan dan diujimaterilkan ke Mahkamah Konstitusi,” tandas Antoni.

Pasal 173 ayat (1) menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu adalah partai yang telah ditetapkan atau lolos verifikasi oleh KPU. Sementara Pasal 173 ayat (3) menyatakan, parpol yang telah diverifikasi, tidak perlu diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu.

“Ini kan diskriminatif bagi parpol baru karena parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos karena tidak perlu diverifikasi lagi. Padahal, ada dinamika dari tahun 2014 sampai 2019, seperti perubahan jumlah penduduk, daerah otonomi baru dan perubahan kepengurusan karena ada kongres atau pengurus yang pindah partai,” terang dia.

Menanggapi kehadiran PSI, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa KPU hanya penyelenggara pemilu yang melaksanakan Undang-Undang yang sudah diputuskan oleh pembuat Undang-Undang. Menurut Hasyim, jika PSI memprotes terkait pengaturan verifikasi parpol seharusnya ke DPR dan pemerintah atau lakukan uji materi ke MK.

Hasyim juga mengakui, verifikasi parpol baik baru dan lama, nanti hanya membebankan kerja KPU dan petugas penyelenggara di lapangan. Sementara dari segi anggaran tidak terlalu berpengaruh secara signifikan.

“Dari segi anggaran tidak terlalu berpengaruh karena honor petugas di lapangan (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara) biasanya per paket,” pungkas dia.

100total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *