PPP Hanya Setuju Penambahan Pimpinan DPR untuk PDIP

Sekjen PPP, Arsul Sani, mengatakan, soal revisi UU MD3, PPP saat ini hanya menyetujui penambahan pimpinan DPR untuk partai pemenang pemilu. Dalam hal ini PDIP.

“Kalau yang sepanjang menyangkut penambahan pimpinan DPR, PPP bisa menerima untuk PDIP. Kalau semua minta jatah nanti teman-teman media, ini mau ngapain?” kata Arsul di gedung DPR, Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.

Kalaupun ditambah satu pimpinan DPR, maka ia berharap tak menambah anggaran pimpinan DPR. Tapi, cukup direalokasi dari dana yang ada.

“Malu juga kita sama rakyat. Nambah anggaran hanya untuk DPR, sementara kinerja dinilai masyarakat belum optimal terutama di bidang legislasi,” kata Arsul.

Ia menjelaskan, memang masih terdapat dinamika pandangan soal substansi yang akan direvisi. Misalnya, apakah sekadar mengubah pimpinan DPR dan MPR atau merevisi hal lainnya.

“Memang ada dinamika pandangan. Sebagian besar fraksi, kalau ada revisi saat ini terbatas ini saja lah, penambahan pimpinan DPR,” tuturnya.

“Tapi disadari oleh semua, dia menambahkan, UU MD3 perlu overhaul keseluruhan. Misal ketentuan DPRD tak relevan lagi diatur dalam UU MD3. Karena sudah diatur di UU pemda,” kata Arsul.

Ia mengatakan, ada juga wacana dari PKB yang menginginkan diberi jatah pimpinan. Argumentasi PKB karena kalau hanya menambah satu pimpinan maka jumlah pimpinan menjadi genap.

“Kan pimpinan mesti ganjil katanya. Itu argumentasi. Tapi, ini belum disepakati, PPP belum sepakat kalau penambahan pimpinan lebih dari satu. Tapi, PPP bisa menerima, memahami kalau partai pemenang pemilu dapatkan kursi di pimpinan DPR,” kata Arsul.

100total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *