PPP Buka Pintu untuk Gatot Nurmantyo bila Ingin Berpolitik

Masa jabatan Panglima TNI Gatot Nurmantyo akan segera habis digantikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto. Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

Lepas dari status Panglima TNI, Gatot akan kembali menjadi warga sipil dan berhak untuk berpolitik termasuk menjadi calon dalam Pemilihan Presiden 2019.

Namanya pun sering masuk dalam sejumlah lembaga survei untuk Pilpres. Bahkan elektabilitas Gatot salah satu yang tertinggi.

Partai Persatuan Pembangunan menjadi pihak yang bersedia menampung Gatot jika dirinya ingin masuk dalam dunia perpolitikan Indonesia.

“Kalau kami terbuka jika ada tokoh masyarakat yang ingin berjuang bersama PPP,” ujar Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi saat berbincang dengan Okezone, Jumat (8/12/2017).

Meski begitu, partai berlambang kakbah ini tak akan memaksa Gatot Nurmantyo untuk bergabung bila memang ada niat terjun ke dunia politik.

Bagi PPP, lanjut Arwani bila memang nanti Gatot resmi sudah pensiun dari dunia militernya, tak akan ada yang bisa melarangnya apabila Gatot ingin terjun ke dunia politik.

“Tentu itu kembali ke hak masing-masing ya untuk berpoltiik. Tidak dilarang kalau sudah pensiun,” tegasnya.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, tantangan terberat sebagai prajurit TNI bukanlah di medan peperangan, melainkan menjaga kepercayaan masyarakat di tengah situasi politik yang memanas. Apalagi tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik, dimana terdapat dua perhelatan pesta demokrasi yakni, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

“Tahun ke depan adalah tahun politik. Di situlah tantangan terberat kalian,” ungkap Jenderal Gatot saat memberikan pengarahan kepada ribuan prajurit di Markas Divisi 1 Infanteri Kostrad Cilodong, Kota Depok, Kamis 7 Desember 2017 kemarin.

Ia berpesan agar para prajurit TNI tetap berdiri netral di tengah panasnya situasi politik tanah air. Bahkan, Gatot berpesan kepada para prajuritnya untuk selalu mengamati gerak-gerik atasannya bila ada penyimpangan yang dilakukan pimpinannya.

“Siapapun yang memimpin kalian, amati dia. Kalau sudah kelihatan akan menjual Kostrad, bersikaplah kalian. Tidak boleh TNI ke mana-mana. TNI harus netral. Biarkan yang lainnya bisa dibeli, TNI tidak bisa dibeli,” tandasnya.

 

17total visits,3visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *