Polri Siapkan Perkap yang Sinkron Dengan UU MD3

Menyikapi berlakunya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), Polri mulai menyiapkan Peraturan Kapolri (Perkap).

Nantinya, Perkap itu akan disesuaikan dengan UU yang kini sudah berlaku tersebut.

“Tentunya Perkap akan kami sinkronisasi dengan undang-undang yang telah ada,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri.

Dia lantas menuturkan, penyelarasan itu dilakukan dengan semua UU yang terkait dengan kinerja dan tugas Polri.

Saat ini, kata dia, Divisi Hukum Polri tengah bekerja menuntaskannya.

Setyo belum mau mengungkapkan poin penting dalam perkap tersebut. “Yang penting kami sekarang siapkan dulu nanti kalau misalnya ada perubahan ya kami ubah,” ujar dia.

Diketahui, UU MD3 mengatur wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD termasuk hak, kewajiban, kode etik serta detail dari pelaksanaan tugas.

Aturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

Dalam UU itu, ada pasal yang sempat dipermasalahkan, yakni Pasal 73, yang menyebut bahwa polisi wajib memenuhi permintaan DPR untuk memanggil paksa saksi yang tiga kali mangkir dipanggil.

79total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *