Politik SARA Dinilai Hanya Untungkan Elite Politik

Pengamat Politik dari Universitas Paramadhina Arif Susanto menilai politik SARA atau politik identitas hanya menguntungkan para elite politik yang haus akan kekuasaan. Menurut Arif, dengan menggunakan isu SARA, para elite bisa meraih kekuasaan, sementara masyarakat akan terbelah yang berkepanjangan.

“Pilgub DKI Jakarta telah menjadi ‘laboratorium’ untuk menyalahgunakan keberagaman identitas yang berdampak akumulasi kekuasaan pada level elite, namun pembelahan sosial pada level massa. Yang dapat untung para elite, tetapi masyarakat sudah berhadap-hadapan,” ujar Arif saat diskusi di D’Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).

Menurut Arif, sejak tahun 2014, tegangan politik pada level elite terus-menerus dipindahkan pada level massa. Politik, kata dia gagal menjadi sarana moderasi konflik, malah mempertajam konflik, dengan menyeret-serta massa dalam konflik perebutan kekuasaan, yang sesungguhnya bersifat elitis.

“Wajah utama politik adalah tegangan kekuasaan dengan elite-elite politik sebagai subjeknya, sementara massa dipandang tak lebih daripada political spectator,” jelas dia.

Arif mengakui bahwa politik SARA atau politik identitas rentan terjadi di Indonesia. Menurut dia, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah adanya kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Suatu daerah dengan angka kesenjangan ekonomi tinggi cenderung membuat politik identitas berkembang contohnya di Jakarta.

“Kedua, karena rendahnya literasi baik politik dan komunikasi. Soal literasi politik, banyak partai politik yang tidak bisa mengelola konflik dengan baik. Sementara kecerdasan masyarakat cenderung lemah menyikapi masalah tersebut,” ungkap dia.

Sementara terkait literasi komunikasi, kata dia, masyarakat Indonesia kurang bisa membedakan antara opini yang berisi ujaran kebencian dan SARA dengan fakta yang beredar di ruang publik. Apalagi, instrumen menyebarkan politik identitas adalah media sosial.

“Mereka menyebarkan ujaran kebencian atau isu-isu terkait SARA melalui media sosial dan tanpa literasi komunikasi orang gagal membandingkan opini dan fakta,” terangnya.

Penyebab ketiga, kata dia, adalah buruknya kelembagaan politik dari partai politik yang cenderung memusatkan kekuasaan di tangan elite. Partai dianggap sering kali gagal mengelola konflik yang berimbas ke level masyarakat.

“Hampir selalu gagal mengelola konflik. Konflik-konflik internal di parpol membawa konsekuensi kalau tidak partainya pecah, kemungkinan kedua adalah konflik akan masuk ke penagdilan dan berlarut-larut,” tandasnya.

Lebih lanjut, Arif juga menilai bahwa politik identitas marak terjadi karena sudah terjadi polarisasi politik yang sangat kuat di tengah masyarakat. Ditambahkan lagi, Presiden Joko Widodo lemah dalam memastikan TNI-Polri profesional dalam mengatasi terjadinya politik identitas.

“Polarisasi politik yang kuat memudahkan kalangan elite memainkan isu SARA dan politik identitas untuk meraih kekuasaan melalui Pilkada,” pungkas dia.

141total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *