Pimpinan KPK Sudah Terima Rekomendasi soal Pembangkangan Dirdik

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pegawai terkait kehadiran Direktur Penyidikan (Dirdik), Brigjen Pol Aris Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Angket terhadap KPK, Selasa (29/8) lalu. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang DPP yang digelar sehari setelah Aris menghadiri Rapat Pansus Angket tanpa sepengetahuan dan seizin Pimpinan.

“Rapat DPP yang dilakukan besoknya setelah RDP (Rapat Dengar Pendapat) dilakukan sudah disampaikan ke pimpinan rekomendasinya,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9).

Meski demikian, Febri masih enggan mengungkapkan hasil rekomendasi DPP. Hal ini lantaran proses klarifikasi dan pemeriksaan internal dari rekomendasi tersebut masih berjalan hingga kini. Dikatakan, proses klarifikasi dan pemeriksaan internal ini dilakukan untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Aris.

“Tentu saja dari pemeriksaan internal kita akan melihat secara lebih rinci perbuatan-perbuatan dan fakta-faktanya apa barulah kemudian kita lihat apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak,” katanya.

Dari pemeriksaan internal tersebut, Febri menjelaskan, pihaknya baru akan membahas lebih jauh rekomendasi yang diberikan DPP. Selanjutnya, Pimpinan KPK nantinya yang akan memutuskan hasilnya.

“Proses masih berlangsung saya kira sampai dengan saat ini nanti begitu hasilnya selesai kita sampaikan updatenya,” katanya.

Febri mengungkapkan, saat ini terdapat tiga materi yang sedang diperiksa secara internal oleh KPK. Selain kehadirannya di Rapat Pansus, Aris Budiman juga sedang diperiksa terkait langkahnya melaporkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan kepada Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Tak hanya itu, Aris juga sedang diperiksa terkait kemunculan namanya dalam rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani yang diputar di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

“Jadi ada setidaknya tiga proses pemeriksaan internal yang saat ini yang tentu harus kami lakukan dengan sangat hati-hati menyangkut fakta dan analisisnya. Dan yang paling penting adalah terkait kepentingan institusi KPK. Karena secara kelembagaan proses pemeriksaan internal digunakan utk menegakkan integritas KPK,” katanya.

162total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *