Pilgub DKI Membuat Indeks Demokrasi Jakarta Turun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, indeks demokrasi di DKI Jakarta dan Sumatera Barat turun. Hal itu terjadi karena munculnya isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan berita bohong di media sosial (hoax).

“Soal indeks demokrasi memang tolak ukurnya tidak bisa kita lihat menyeluruh. Yang turun itu DKI dan Sumatera Barat karena isu SARA dan hoax,” ujar Tjahjo dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan” di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (19/10).

Hadir dalam pemaparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menko Polhukam Wiranto, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Menpan RB Asman Abnur, Sekjen Kemag Nur Syam, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo, Kasum TNI Laksdya Didit Herdiawan, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Sestama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara.

Lebih lanjut Mendagri meyakini, tahun depan indeks demokrasi secara umum bisa pulih.

“Indeksnya memang turun. Tapi aspek hak politik 0,2 persen imbas DKI dan muncul di Sumbar,” katanya.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, indikator untuk menentukan indeks demokrasi ada sekitar 26 item. Artinya, indeks demokrasi tak hanya menyangkut kinerja pemerintah.

“Tapi dapat kita absorb dari elemen masyarakat yang jadi aktor. Biasanya, indikator ini muncul karena ada pilkada ada pemilu. Perbandingan antara pemilu ke pemilu ini yang secara fluktuatif akan membangun skor,” katanya.

136total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *