Peserta PPSA XXI Lemhannas Sebut 4 Persoalan Pendidikan Nilai-nilai Pancasila

Para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyebutkan empat persoalan pendidikan nila-nilai Pancasila. Keempat persoalan ini membuat aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik tidak berjalan optimal.

“Sistem pendidikan kita belum mencerminkan secara aktual nilai-nilai Pancasila sehingga kontribusi pada upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak optimal yang pada akhirnya ketahanan nasional menjadi tidak tangguh,” ujar perwakilan peserta PPSA XXI 2017 Lemhanas Gumilar Rusliwa Soemantri saat memberikan paparan pada seminar nasional bertajuk “Peran Pancasila dalam Memperkokoh NKRI” di Gedung Dwi Warna, Lemhannas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (16/11).

Berdasarkan kajian tim PPSA XXI 2017, kata Gumilar, ditemukan empat persoalan dari sistem pendidikan yang membuat aktualisasi nilai-nilai Pancasila tidak optimal. Pertama, persoalan kurikulum, di mana materi dan muatan pendidikan yang hanya mengedepankan aspek kognitif intelektual. “Muatan materi tidak menghadirkan kesadaran dan kemantapan diri untuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila karena cenderung hafalan dan lebih mengedepankan aspek kognitif intelektual dan mengabaikan aspek moral,” ujar dia.

Persoalan kedua, kata Gumilar, kapasitas guru dan tenaga pendidik yang kurang memadai untuk mengerti mengenai Pancasila dan kebinekaan. Munurut dia, banyak guru dan tenaga pendidik yang tidak paham nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. “Persoalan ketiga adalah lingkungan pendidikan yang masih kurang memotivasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pejabat di dinas pendidikan, kepala sekolah, atau guru yang tidak memberikan teladan,” ungkap dia.

Persoalan keempat adalah metode dan pendekatan pengajaran yang kurang menumbuhkan semangat aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Menurut Gumilar, metode pendidikan dan pengajaran kurang menarik dan belum sesuai dengan generasi muda. “Selama ini merebak pendekatan pengajaran yang mengarah pada sikap hitam-putih, metode konservatif, dan tidak memanfaatkan medium yang akrab dengan generasi digital,” kata dia.

Mengatasi keempat persoalan ini, PPSA XXI 2017 mendorong adanya kebijakan nasional yang utuh, sehingga dapat menggerakkan seluruh elemen bangsa berpartisipasi aktif mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Dia mencontohkan bagaimana menghadapi persoalan kurikulum pendidikan nilai-nilai Pancasila.

“Dalam hal ini perlu kerja sama UKP-PIP, Kemdikbud, Kemeristekdikti, dan Kempora. UKP-PIP bisa melakukan riset untuk menyusun materi dasar pendidikan Pancasila yang berintegritas dalam pendidikan karakter. Dalam hal ini, UKP-PIP bisa berkoordinasi dengan pihak lain di bidang pendidikan untuk menyusun modul praktis pengajaran nilai-nilai Pancasila,” jelas dia.

UKP-PIP, kata Gumilar, juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membangun pusat keunggulan pendidikan Pancasila. Tak hanya itu, UKP-PIP bisa bekerja sama dengan Kemdikbud untuk merancang jenjang pendidikan Pancasila bagi tenaga pendidik yang terintegrasi dengan jejang karirnya.

PPSA XXI 2017, tambah dia, menyarankan agar Presiden Joko Widodo menetapkan Lemhanas sebagai leading sector yang intens mengawal kebijakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui sistem pendidikan bekerja sama dengan UKP-PIP dan kementerian terkait.

“Jadi, kami juga mendorong keterlibatan aktif dari seluruh komponen bangsa untuk mendayagunakan seluruh potensi untuk mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila,” pungkas dia.

Dalam seminar ini, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menjadi pembicara kunci. Sementara, pembicara lain adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Ketua Wahid Foundation Yenny Wahid, sosiolog Ignas Kleden, sejarawan Anhar Gonggong, dan pakar pendidikan Arief Rachman.

33total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *