Perjuangan Polri Berantas “Jeruk Makan Jeruk”

“Datang hanya bilang assalamualaikum, ya pulang hanya dapat walaikumsalam. Datang bawa angin, ya pulang hanya bawa angin.”

Kalimat tersebut adalah penggalan dari sebuah buku yang mengisahkan tentang bagaimana di internal Kepolisian RI sendiri para personelnya harus saling suap untuk promosi, lulus pendidikan, mutasi ke “lahan basah”, atau penempatan di wilayah favorit.

Sejak Irjen Arief Sulistyanto menjabat Asisten Sumber Daya Manusia Polri pada Februari 2017, praktik-praktik semacam itu mulai dibabat, mulai dari proses rekrutmen polisi baru hingga promosi perwira tinggi.

Karena sifatnya internal, reformasi besar-besaran yang digaungkan Arief tersebut tidak sampai ke telinga khalayak. Namun, dampaknya sudah bisa langsung dirasakan oleh para personel yang bersaing secara sehat dan jujur, para polisi baru yang diterima semata karena memang mereka layak dan lulus tes secara objektif, dan para orang tua yang bangga anaknya berhasil menjadi polisi tanpa harus membayar.

Nyaris tidak terdengar, sampai seorang jurnalis yang sudah bertugas selama 12 tahun di sana menuangkannya dalam sebuah buku setebal 182 halaman dengan judul “Arief Effect”, dirilis akhir pekan lalu.

Farouk Arnaz, jurnalis senior Beritasatu, mengamati bahwa perubahan internal yang sangat positif ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama dia bertugas di Markas Besar Polri. Dia menjabarkan judul itu dengan kalimat “Setahun revolusi senyap di dapur Polri”.

Sebagai pewarta yang diakui profesionalisme dan integritasnya di lingkungan Polri, serta dengan posisi sebagai orang luar, Farouk kerap menjadi tempat curahan perasaan para polisi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh korpsnya sendiri. Dan tak jarang pula dia diundang bergaul oleh para “polisi nakal” yang tak segan membayar untuk naik pangkat.

Penggalan kalimat seorang perwira anonim yang dikutip di awal berita ini menggambarkan bagaimana seorang bawahan atau siswa sekolah polisi harus setor kepada atasan atau dosennya jika ingin promosi atau mendapat ranking bagus. Kalau tidak membawa apa-apa, maka dia tidak akan mendapat apa-apa.

Contoh kisah menarik soal itu bisa ditemukan di halaman 97:

Pertemuan itu berlangsung cepat pada 2014. Persis sesaat setelah sholat subuh di sebuah daerah di pinggir Jakarta. Seorang perwira menengah (Pamen) Polri yang saat ini berdinas di luar Jawa sengaja mengajak penulis di pagi buta itu untuk menemui petinggi Polri yang menurutnya, “Saya titip-titip nasib pada bapak itu, semoga bisa lulus Sespimmen (Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah – red). Susah kalau tidak begini.”

Saat menemui bapak tersebut dia meminta penulis stand by di dalam mobil bersama sang sopir. Dia turun sendiri dan membawa sesuatu. Usai menemui bapak tersebut – yang juga penulis kenal – sesuatu itu sudah tak dia bawa lagi.

Sejurus kemudian, di dalam mobil, dia bicara: “Kalau tidak tembus juga, saya minta tolong sampeyan ikut lobi-lobi untuk Mas-mu ini. Saya sengaja mengajak untuk melihat jika saya sudah usaha. Persaingan ketat.”

Tarif Kapolres Rp 1 Miliar
Nukilan kisah empat tahun silam itu menggambarkan sisi gelap di tubuh Polri di mana para personelnya sendiri harus saling suap untuk naik pangkat, atau kerap diistilahkan “jeruk makan jeruk”. Dalam catatan kaki, disebutkan bahwa perjuangan polisi tadi untuk lolos Sespimmen akhirnya gagal karena orang yang dia temui telanjur dimutasi ke tempat lain.

Bukan hanya cerita eksklusif di belakang layar seperti itu — yang hanya bisa didapat oleh seorang jurnalis kawakan sekaliber Farouk — buku ini juga jeli memaparkan hal-hal teknis yang tidak diketahui pembaca.

Misalnya disebutkan bahwa jenjang karir polisi ditentukan oleh setidaknya tiga sekolah utama. Yang pertama adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dengan peserta didik polisi berpangkat AKP dan lama pendidikan 1,5-2 tahun. Lulusannya bergelar Sarjana Ilmu Kepolisian dan diproyeksikan menjadi wakapolres.

Kedua, Sespimmen diikuti oleh Kompol atau AKBP yang diproyeksikan menjadi Kapolres dan sebagai syarat naik ke Kombes. Lama pendidikan 7 bulan.

Ketiga, Sekolah Staf dan Pemimpin Tinggi (Sespimti), Lemhannas, dan Diklat PIM 1 sebagai syarat untuk pangkat jenderal. Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah lulusan Lemhannas.

Sayangnya dengan makin banyaknya lembaga pendidikan internal di tubuh Polri, makin banyak pula lahan suap-menyuap.

Seorang sumber anonim yang dikutip di buku itu mengatakan jabatan Kapolres tarifnya bisa Rp 1 miliar, Kapolda lebih tinggi lagi, untuk lolos Sespimmen Rp 500-700 juta, dan untuk lolos Sespimti bisa Rp 2 miliar.

Tiap Tahun Gaduh
Dengan proses kepangkatan tidak transparan dan penuh aroma suap-menyuap, maka hampir setiap tahun terjadi kegaduhan dan aneka macam tuduhan setiap usainya proses seleksi. Misalnya untuk jenjang jabatan dari Kombes menuju Brigjen karena sekarang ada ratusan Kombes yang sudah lulus Sespimti atau Lemhannas namun belum juga menjadi jenderal.

“Tiap tahun selalu ada kegaduhan dan rumor tentang proses seleksi semacam ini. Yang lulus dicurigai. Akibatnya, hal ini menimbulkan masalah ke soliditas internal. Maka mulai sekarang tidak ada main-main lagi,” kata Irjen Arief pada 5 September 2017, seperti dikutip dalam buku itu.

Sejak dia menjabat sebagai Asisten SDM, setiap tahapan seleksi hasilnya diumumkan seketika itu juga berikut ranking para peserta, sehingga semua tahu siapa yang lolos siapa yang tidak. Sistemnya dibuat transparan dan fair, dan dampaknya adalah tidak ada lagi kegaduhan pasca-seleksi.

Selain itu, “Kalau ada sponsorship, katabelece, akan langsung dicoret,” tegas Arief.

Terobosan yang dia lakukan mendapat apresiasi meluas dari para polisi yang mengikuti seleksi. Sejumlah testimoni para peserta tes dimuat dalam buku tersebut.

Dulu, sistem penilaian tertutup dan tidak transparan, sehingga para Kombes menghalalkan segala cara untuk bisa masuk Sespimti, termasuk dengan setoran.

“Maka bisa jadi peserta yang tidak lolos tapi belakangan bisa dinyatakan lolos menyalip di tikungan,” tulis Farouk.

“Tentu mereka menyalip itu tidak dengan tangan kosong. Baik dengan sistem setoran atau katabelece.”

Orang Tua Ikut Disumpah
Tak hanya proses seleksi di lingkup elite Mabes Polri, penulis buku ini juga memperluas cakupannya ke proses seleksi polisi baru di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Dia menyempatkan diri datang langsung saat dilakukan penerimaan peserta didik Agustus 2017.

Demi menjamin proses seleksi yang seadil mungkin, Irjen Arief mewajibkan jajarannya untuk mengucapkan sumpah akan bertindak profesional, jujur, dan bebas korupsi. Tak hanya itu, pakta integritas juga wajib ditandatangani oleh calon peserta didik dan bahkan orang tua mereka.

Isi pakta integritas orang tua calon siswa bahwa apabila dalam proses rekrutmen ini mereka kedapatan meminta tolong pada pihak lain untuk melakukan intervensi, meminta katabelece, dan melakukan penyimpangan, maka mereka bersedia jika anak mereka didiskualifikasi.

Ketentuan diskualifikasi itu juga sebelumnya sudah diterbitkan dalam aturan tertulis oleh Arief.

Pakta integritas ini terdengar klise dan formalitas belaka. Namun, ketika yang terikat adalah tiga pihak yakni panitia seleksi, peserta seleksi, dan orang tua mereka, yang dihasilkan adalah kepatuhan diam-diam tanpa pamrih. Simpel tapi efektif, tulis Farouk.

Tak hanya memagari diri dan timnya, Arief juga harus memagari keluarganya, khususnya sang istri. Hati suami yang setegar karang sekalipun akan luluh jika istrinya yang melakukan lobi.

“Kadang orang mencoba lewat suami enggak bisa, lalu dia coba lewat istrinya. Saya ditelepon dan di-SMS dari mana-mana. Ada yang saya blok saja saking jengkelnya. Intinya matu titip-titip,” kata dr. Niken Manohara, istri Arief.

Selama 21 hari proses seleksi Akpol, Arief menjadi manusia asosial dengan menutup diri dari pihak luar.

“Saya punya tanggung jawab moral. Ini soal 32 tahun Polri ke depan mau jadi apa,” kata Arief di depan para peserta seleksi Akpol Agustus 2017.

“Ada yang takut mendekati saya, lalu mendekati pejabat lain. Percuma saja. Saya akan pegang teguh sumpah itu sehingga seluruh tahapan seleksi dari awal sampai akhir kami pegang komitmen pertahankan integritas.”

Hasil penilaian dalam setiap tahapan tes langsung diumumkan dan bahkan bisa diakses orang tua peserta dengan aplikasi Android Clean and Clear. Proses penilaian hasil tes dilakukan dengan komputer dan diawasi oleh Lembaga Sandi Negara yang sengaja dilibatkan.

Alhasil, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah Akpol, 282 siswa diterima berdasarkan kemampuan mereka tanpa faktor titipan, katabelece, atau setoran.

Profil para siswa baru juga hanya 34 persen atau 96 siswa yang merupakan anak polisi. Selama ini, ada pameo menyebutkan bahwa Akpol adalah sekolah untuk anak polisi.

Kepada Beritasatu.com, Farouk mengatakan dirinya tergerak untuk menuangkan kisah ini ke dalam buku karena sifatnya revolusioner.

“Perubahan itu revolusioner karena dilakukan hanya dalam satu tahun dari mulai proses rekrutmen, seleksi pendidikan, dan pembinaan karier — yang di masa lalu acapkali dicederai praktik KKN, suap, dan katabelece,” kata Farouk.

“Padahal sistem rekrutmen dan pembinaan karier selama ini sebenarnya sudah ada, sudah dibuat, dan sudah cukup baik. Tapi tak ada konsistensi dan keberanian menerapkannya. Di era Arief, di bawah Tito, dia menegakkan aturan dan sistem yang sudah ada itu serta menambahkan sedikit inovasi. Keberanian, nyali, dan konsistensi ini yang tidak dimiliki pejabat di era sebelumnya.”

Perubahan di bidang pengelolaan SDM ini juga sangat penting karena menurut Farouk, SDM adalah jantungnya Polri.

62total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *