Perjalanan Soeharto Pasca G30S/PKI, Pangkopkamtib Hingga Presiden Ke-Dua Republik Indonesia

Peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan G30S/PKI tak lepas dari nama Soeharto. Pasca peristiwa kelam itu, Soeharto muncul sebagai pahlawan dan langsung merangsek menempati sejumlah kursi penting dalam pemerintahan, hingga menjadi seorang presiden menggantikan Soekarno ketika itu.

Setelah peristiwa G-30-S/PKI, Soeharto menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat pergerakan G30S/PKI. Selain itu, Soeharto juga menjabat sebagai Pangkopkamtib yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu.

Puncak karier Soeharto melesat berbarengan dengan terbitnya surat perintah sebelas maret yang kemudian dikenal dengan sebutan “Super Semar” pada Maret 1966. Super Semar berisikan perintah Soekarno kepada Soeharto untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara yang sempat kacau akibat percobaan kudeta oleh PKI.

Lalu, pada bulan maret 1967, lewat sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan posisi Soekarno.

Perjalanan panjang Soeharto sebagai presiden dimulai saat itu. Soeharto memimpin sebuah rezim yang dikenal sebagai orde baru. Pada era itu, Soeharto merombak kebijakan politik dalam dan luar negeri Indonesia, salah satunya mengembalikan keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 28 September 1966.

Terkait dengan PKI, Soeharto menetapkan sebuah kebijakan yang terbilang kontroversial, yakni melakukan sejumlah upaya pengucilan terhadap PKI. Mulai dari mencabut hak politik PKI dan anggotanya hingga mengadili orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak lewat penyelenggaraan Mahkamah Militer Luar Biasa.

Terkait kebijakan politik lainnya, Soeharto dan pemerintahannya berfokus pada penyelamatan perekonomian nasional, terutama pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi dengan mengendalikan inflasi untuk mengantisipasi lonjakan harga barang yang terus menerus naik sekaligus membangun sarana dan prasarana untuk mendukung rehabilitasi ekonomi.

Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa, pemerintah orde baru kemudian melanjutkan rezim dengan agenda pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan lewat pembangunan jangka pendek dan panjang.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selama 32 tahun Soeharto menjabat, pemerintah sukses menghadirkan stabilitas politik yang turut menopang stabilitas ekonomi, meski beberapa tahun kemudian, orde baru dituding sebagai rezim yang paling bertanggung jawab atas menumpuknya hutang-hutang bangsa.

239total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *