Pemondokan Haji Akan Pakai Sewa Musim

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, atau PHU dan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahap II menggelar Rapat Dengar Pendapat di Madinah, Arab Saudi, Minggu waktu setempat, 27 Agustus 2017.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII Ali Taher dan menyepakati kemungkinan dilakukannya sewa musim pemondokan untuk jemaah haji di Madinah untuk tahun mendatang.

Seperti disampaikan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag RI, Mastuki, usulan soal perlunya sistem sewa satu musim disampaikan Dirjen PHU Nizar Ali kepada Tim Pengawas DPR. Hal ini seiring dengan semakin tingginya persaingan sewa hotel di Madinah. Persaingan meningkat akibat jumlah hotel di Madinah terbatas. Selain itu, negara lain umumnya menggunakan sistem sewa satu musim.

Menurut Mastuki, sistem sewa semi musim yang dilakukan Indonesia lebih sering kalah bersaing dengan negara lain. Terutama, untuk mendapatkan hotel dengan jarak ideal dari Masjid Nabawi. Sewa semi musim juga berpotensi menimbulkan masalah, utamanya terkait perhitungan massa arbain, antara pemilik hotel dengan tim perumahan.

Terkait dengan permasalah ini, Tim Pengawasan Haji DPR RI Tahap II setuju dengan usulan tersebut. Bahkan, mendesak Dirjen PHU segera mempertimbangkan pergantian sistem sewa ini.

“Tim Pengawas DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mempertimbangkan penggantian sistem penyewaan pemondokan haji di Madinah dari semi musim ke satu musim (full musim) dengan jarak maksimal 650 meter,” ujar Mastuki yang mengutip salah satu rumusan kesimpulan rapat.

Ditambahkan Mastuki, perubahan sistem sewa ini diperlukan agar ketersediaan hotel jemaah di Madinah dapat terjamin. Selain soal perubahan sewa pemondokan, Tim Pengawas DPR Tahap II juga meminta Ditjen PHU segera mengusulkan penambahan anggaran badal haji dengan mengajukan dana safeguarding kepada Komisi VIII DPR RI.

Berdasarkan data hari ini, total jamaah yang akan dibadalhajikan sudah mencapai 151 orang. Angka ini masih bisa bertambah sampai dengan pelaksanaan puncak haji saat wukuf di Arafah.

“Usulan ini, nantinya akan dibahas bersama pada pertemuan selanjutnya,” kata Mastuki.

DPR juga mendukung usulan Ditjen PHU untuk melakukan perbaikan pengorganisasian kesejahteraan petugas haji pada musim mendatang. Ke depan, pelayanan petugas haji diharapkan dapat memperhatikan rasio petugas dan jemaah sebesar satu petugas berbanding 40 jemaah.

156total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *