Pemindahan Ibu Kota, Mendagri: Presiden Tak Mau Hanya Wacana

0

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji dengan matang terkait wacana pemindahan ibu kota. Presiden disebut tak menginginkan pemindahan pusat pemerintahan hanya sekadar wacana.

“Pak Presiden tidak mau sekadar wacana. Beliau menugaskan Bappenas untuk mencermati, seandainya diubah itu bagaimana, dipindahkan itu di mana. Aspek geografisnya, semua aspek harus dipelajari,” kata Tjahjo, Selasa (11/7).

Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana tentu dibutuhkan apabila ibu kota berpindah. “Presiden juga bisa berkantor di mana saja. Misal di Yogyakarta ada gedung istananya. Begitu juga di Bogor, Bali dan Surabaya, serta Kalimantan. Meski demikian, sarana dan prasarana juga harus menunjang,” ujarnya.

Dia berharap tak ada polemik mengenai pemindahan. “Bukan masalah mendukung atau tidak, mana yang memang lebih tepat. Kan pemerintah tidak otomatis kayak pindah rumah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, ide pemindahan berasal dari Presiden Jokowi. “Memang Pak Presiden pernah juga melontarkan ide soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa. Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial,” kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7).

Dia menambahkan, pemerintah menginginkan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah. Apabila Ibu Kota dipindahkan ke wilayah tengah Indonesia, misalnya, maka diharapkan dapat menjadi solusi pemerataan pembangunan.

Sejumlah negara memisahkan ibu kota negara dengan pusat bisnisnya. Di Amerika Serikat misalnya, memindahkan ibu kota dari New York ke Washington. Australia pun demikian, dari Melbourne ke Canberra.

Karena itu, menurutnya, wacana penambahan perlu semakin dibahas serius. “Saya kira itu wacana yang bisa terus didalami di perkaya. Beban Jakarta ini terlalu berat karena kota dagang tapi kota pemerintahan juga,” ujarnya.

Diungkapkan, pembiayaan pemindahan ibu kota tak harus lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alternatif skema pembiayaan, bekerjasama dengan swasta. “Bisa di luar APBN,” ungkapnya.

117total visits,2visits today

Share.

About Author

Leave A Reply