Pemerintah Bersikeras Ambang Batas Pilpres 20-25%

0

Pemerintah bersikeras agar angka presidential threshold (Pres-T) tetap 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Pres-T merupakan ambang batas partai politik (parpol) atau gabungan parpol agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Angka Pres-T 20–25 persen tersebut sama dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2009 dan 2014.

“Masalah 20–25 persen itu dengan segala maaf, mungkin pemerintah harus jalankan prinsipnya. Kalau tidak bisa musyawarah ya voting, itu saja,” tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Selasa (4/7).

Pres-T menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). RUU ini setelah disahkan, menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. RUU Pemilu menyatukan tiga undang-undang (UU) yakni UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Tjahjo kerap menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan Pasal 9 UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Artinya, ketentuan Pres-T 20–25 persen konstitusional.

“RUU Pemilu tidak menambah dan tidak mengurangi Pasal 9 UU 42/2008 yang tidak dibatalkan MK tersebut. Sehingga dengan demikian, tidak benar jika dikatakan (Pres-T) bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

Tak Perlu Rapat dengan Presiden
Menurut Tjahjo, pembahasan RUU Pemilu tidak perlu melibatkan Presiden secara langsung.

“Saya kira untuk RUU pemilu tidak harus sampai presiden. Cukup komunikasi kami serahkan kepada teman-teman fraksi, saya dengan Pak Menkopolhukam (menteri koordinator politik, hukum dan keamanan),” kata Tjahjo.

Ia tetap optimistis RUU Pemilu rampung. Ia menegaskan bahwa pemerintah belum berpikiran menarik diri dari pembahasan.

“Kita tunggu. Karena semangat teman-teman (fraksi-fraksi di DPR) musyawarah dulu. Saya masih optimis, tapi kalau tidak bisa, voting ya ayo voting,” ujarnya.

Ditambahkan bahwa pengambilan keputusan RUU tersebut dijadwalkan pada 20 Juli 2017.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan digelarnya rapat konsultasi antara DPR dengan Presiden menyangkut RUU Pemilu. Menkopolhukam Wiranto telah menyatakan rapat tersebut tak diperlukan.

“Ketemu menterinya dulu dong. Kalau sudah ketemu saya, selesai kan? Nanti tinggal dikomunikasikan (dengan Presiden),” kata Wiranto.

Menurutnya, isu-isu krusial seperti Pres-T, sistem pemilu, alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parpol lolos ke DPR sudah dibahas berulang-ulang oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu bersama pemerintah.

“Semua sudah bisa dibincangkan. Tinggal kita utuhkan saja bagaimana nanti,” ucapnya.

81total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply