Pansus Angket Ajak Pimpinan KPK Buka-bukaan

Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus bekerja sesuai jadwal dan fokus dengan penyelidikan meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan, melalui data dan fakta dimiliki Pansus, diharapkan ke depannya tercipta suatu lembaga yang benar dalam sistem hukum nasional berpucuk pada pengaturaan UUD 1945.

Selain itu KPK juga diharapkan dapat lebih taat dalam suatu sistem nasional aparatur negara serta didukung anggaran yang dikelola dan teraudit dan terukur kinerjanya. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.

“15 tahun sudah KPK bekerja memasuki dua dasawarsa reformasi, mana dan berapa uang negara yang diselamatkan, ke mana barang-barang rampasan dan sitaan, mana index prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara-negara lain?” kata Agun, Minggu (27/8) di Jakarta.

Hal lain yang juga akan menjadi sorotan Pansus adalah mengenai penetapan status justice collaborator (JC) terhadap tersangka dan narapidana yang kasusnya ditangani oleh KPK. Oleh sebab itu dirinya berharap pimpinan KPK dapat hadir di Pansus untuk menjawab hal tersebut sehingga publik dapat mengetahui fakta sebenarnya atas temuan Pansus.

“Belum lagi masih juga cawe-cawe dalam hal pembinaan narapidananya dengan gunakan JC. Sudahlah, hadir saja di Pansus pada akhirnya kita buka-bukaan,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, ICW menyebutkan setidaknya ada enam kejanggalan ditemukan dari hasil kerja Pansus Hak Angket KPK. Di antaranya adalah pilihan orang yang dimintai informasi dinilai subyektif untuk mencari-cari kesalahan KPK serta pengkategorian ahli diundang dinilai menguntungkan Pansus.

ICW juga menduga Pansus dengan sengaja menebar ancaman setidaknya 10 hoax (berita palsu), salah satunya tudingan KPK punya rumah sekap padahal itu adalah safe house.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK juga berencana memanggil Komnas HAM. Pemanggilan terkait kinerja KPK yang diduga tidak memberikan hak bagi seorang tersangka yang tengah diperiksa.

Pansus juga akan bertanya alasan Komnas HAM yang terkesan bungkam meski disinyalir mengetahui dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

178total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *