Pandangan Fraksi Soal Perppu Ormas Ditunda Senin

Rapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) O‎rganisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditunda. Rapat akan dilakukan kembali pada Senin (23/10).‎

Rapat itu dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, Jumat (20/10).‎

Dijelaskannya, para kepala kelompok fraksi (Kapoksi) sudah melakukan rapat dan lobi dengan pemerintah. Hasilnya adalah bahwa pengambilan keputusan soal Perppu Ormas sebaiknya dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat tanpa adanya voting.

Namun, ada beberapa fraksi yang menyampaikan usulan berkenaan dengan kebutuhan konsolidasi terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan.

“Ada beberapa fraksi yang meminta waktu berkonsultasi dengan pimpinan partai dan anggota fraksinya karena apapun keputusannya akan mengikat,” kata Amali.

Karena itu, diusulkan agar dilakukan penundaan rapat pada hari ini. Pandangan mini fraksi akan didengarkan pada 23 Oktober 2017. Direncanakan, rapat dimulai pagi dan pada sore hari sudah ada keputusan.

“Sehingga pelaporan ke Bamus tidak akan tergangg‎u,” kata Amali.

Pelaporan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR memang wajib agar bisa direncanakan pengambilan keputusan akhir di rapat paripurna DPR.

Menanggapi itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya bisa menerima usulan pemindahan jadwal rapat tersebut. Apalagi kepentingannya memang memberi waktu kepada fraksi untuk berkonsolidasi.

“Pada prinsipnya pemerintah sepakat saja untuk diundur, dengan catatan tidak mengubah agenda hari dan tanggal paripurna,” kata Tjahjo.

Mendengar itu, Amali lalu mengetuk palu sidang tanda persetujuan dan keputusan sudah diambil.‎

46total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *