NTT Terima Bantuan 53.478 Ton Beras dari Pemerintah Pusat

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, Senin (26/2), meluncurkan program bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) di Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang, NTT. Jumlah bansos rastra dari pemerintah pusat untuk NTT mencapai 53.478,36 ton untuk 452.523 keluarga. Tahun lalu, NTT menerima bantuan 81.246,78 ton beras untuk 451.371 keluarga.

Dalam sambutannya, Frans menyatakan bansos rastra merupakan nama baru untuk bantuan beras bagi rakyat miskin (raskin). Tujuannya, dalam waktu tertentu penerima bisa mandiri dan tidak lagi menerima bantuan beras.

“Penerima harus mampu memperlihatkan kehormatan dan martabatnya dengan bekerja keras dari hasil keringatnya sendiri,” katanya.

Bantuan beras dari pemerintah pusat itu juga diharapkan memberi motivasi kepada para penerima agar lebih giat mengolah lahan untuk bisa menghasilkan lebih banyak pangan lokal, seperti padi, jagung, umbi-umbian dan tanaman pertanian lainnya. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang telah meresmikan Bendungan Raknamo untuk pengolahan dan pengembangan lahan pertanian, sehingga di masa mendatang tak ada lagi kejadian gagal tanam dan gagal panen di Kabupaten Kupang.

“Rastra ini sifatnya sementara bukan permanen. Oleh karena itu mesti ada batasan waktu. Saya minta kepada Kementerian Sosial, tolong hal ini dipikirkan secara serius supaya penerima diberi batasan waktu tiga sampai lima tahun. Harapannya, dalam kurun waktu tersebut, penerima dimotivasi untuk bekerja keras agar saatnya tiba tidak menerima rastra, dia tidak lagi jatuh miskin,” katanya.

Gubernur dua periode itu berharap perubahan aturan penerimaan bantuan beras yang kini bebas uang tebusan tidak berimplikasi pada peningkatan jumlah penerima setiap tahun. Sebelumnya, penerima harus menebus beras seharga Rp 1.600 per kilogram, tetapi melalui program bansos rastra, tidak ada lagi uang tebusan.

Pada kesempatan tersebut, Frans Lebu Raya juga menyampaikan harapan agar proyek pembangunan tujuh bendungan di NTT dapat menurunkan jumlah penerima bantuan beras di di NTT pada tahun-tahun mendatang.

“Bendungan Raknamo yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Januari lalu memiliki daya tamping 14 juta meter kubik dan mampu mengairi 1.500 hektare lahan di Kabupaten Kupang. Kalau setiap hektare saja bisa menghasilkan beras enam ton, maka ribuan ton beras bisa dihasilkan dari proyek tersebut,” katanya.

Senada dengannya, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki menyatakan perubahan nama dari raskin ke rastra harus dipandang secara positif, yakni penerima mau hidup sejahtera dari bantuan beras. Dari data yang ada, Kabupaten Kupang mendapat porsi terbesar, yakni sekitar 31.000 keluarga atau sekitar 30 persen dari keseluruhan 100.000 keluarga di Kabupaten Kupang.

“Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Namun, saya mengingatkan agar penerima tidak menggantungkan hidup pada bantuan rastra. Masyarakat harus bisa memanfaatkan lahan dan pekarangan untuk diolah dalam memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya.

60total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *