Novanto Menang Praperadilan, Fahri Hamzah Bersyukur

Ketua DPR Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan. Status tersangka Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dinyatakan gugur.

Pimpinan DPR bersyukur atas keputusan hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, dirinya baru tiba dari Istanbul, Turki dalam rangka menghadiri pertemuan parlemen dunia. Fahri menggantikan posisi Novanto dalam kegiatan tersebut.

“Jadi saya tiba (di Tanah Air), mendengar bahwa beliau dibebaskan ya Alhamdulillah. Tentu ikut senang ya dengan apa yang terjadi pada beliau,” kata Fahri seusai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta, Minggu (1/10).

Menurutnya, berbagai dakwaan dari KPK terkait kasus KTP-el memang seperti sebuah karangan belaka. KPK juga disebut mengembangkan hasil jurnalistik, bukan suatu peristiwa hukum. “Terlalu banyak karangan. Peristiwanya itu secara jurnalistik bisa disambung, tapi secara hukum tidak bisa dan itu saya bilang jadi fiksi. Akhirnya terbukti,” tukasnya.

Disingung mengenai keinginan KPK untuk kembali menetapkan Novanto tersangka, Fahri menilai hal tersebut hanya akan mengacaukan hukum di Indonesia. “KPK mengembangkan news (berita), tidak mengembangkan hukum. Itu merugikan dunia hukum kita,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta seluruh pihak menghormati keputusan praperadilan yang dianggapnya sebagai suatu proses hukum. “Saya kira kita menghargai proses hukum. Praperadilan kan bagian dari proses hukum juga,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut mengungkapkan, bukan kali pertama KPK kalah dalam sidang praperadilan. “Kalau tidak salah ini yang keenam ya yang pernah memenangkan praperadilan dalam soal KPK,” ungkapnya.

Dia menolak menanggapi mengenai dugaan kejanggalan atas keputusan prapreadilan Novanto. Pro dan kontra, menurutnya, pasti selalu terjadi. “Ahli-ahli hukum lah yang tahu, di mana ada kejanggalan atau argumentasinya. Kan selalu dalam setiap keputusan kan ada pro dan kontra,” ucapnya.

Konsultasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permintaan konsultasi oleh Panitia Khusus (pansus) Hak Angket DPR terkait KPK. Sebab, pansus merupakan ranah DPR. “Sudah saya sampaikan, (pansus) itu domain DPR. Wilayahnya DPR, jangan dibawa-bawa ke saya,” kata Presiden.

Pada bagian lain, Presiden menegaskan dirinya memiliki komitmen memperkuat KPK, bukan melemahkan. “Komitmen kita jelas. Penguatan KPK itu harus,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki. Menurutnya, peran KPK masih sangat dibutuhkan. “Pak Presiden menyampaikan berkali-kali kita masih membutuhkan KPK. KPK harus terus diperkuat dan ini saya kira untuk kepentingan bangsa,” kata Teten di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (29/9).

Dia menuturkan, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pihak, menunjukkan korupsi masih menjadi permasalahan di pemerintahan. “Kita butuh KPK,” tuturnya.

176total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *