Nasdem Minta Pemprov Beri Rp5 Miliar untuk OK OCE, Anies: Lebih Baik Lewat Perbankan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pihaknya tak bisa memberikan pinjaman modal untuk peserta pelatihan kewirausahaan yang mengikuti program OK OCE. Menurutnya, pemberian modal usaha lebih baik diberikan melalui lembaga perbankan.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi dukungan akses permodalan melalui bank serta lembaga keuangan non-bank, tetapi tidak secara langsung,” ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/4/2018).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada mereka seperti tata cara pengajuan perizinan dalam membuat usaha. Sehingga, nanti mereka akan dipermudah kala mengajukan peminjaman ke bank.

“Prosesnya diawali dengan pelatihan dan penyuluhan bagi warga, kemudian warga yang dilatih akan dibekali tata cara pengajuan perizinan, akses pemasaran, pelaporan keuangan hingga memiliki kemampuan sebagai wirausaha mandiri, sehingga akan lebih mudah dalam akses permodalan,” ucap dia.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno menambahkan, institusi keuangan atau lembaga pembiayaan lebih mumpuni untuk memberikan pinjaman modal bagi peserta pelatihan kewirausahaan OK OCE dibandingkan Pemprov DKI Jakarta.

“Kita merasa bahwa institusi keuangan baik perbankan maupun institusi kuangan lainnya lebih berkompeten, lebih mempuni,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem DKI Jakarta memberikan usulan kepada Pemprov DKI Jakarta agar memberikan bantuan Rp5 miliar di setiap kecamatan untuk melaksanakan program OK OCE. Sebab, dalam membuka suatu usaha baru memang dibutuhkan sebuah modal awal.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jakarta tahun 2017-2022.

“NasDem meminta menyandingkan program pengadaan modal kepada para calon pewirausaha tersebut sekurang-kurangnya Rp 5 miliar untuk setiap kecamatan,” kata Bestari di DPRD DKI, Jakarta Pusat, kemarin.

73total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *