Menko Polhukam: Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta semua penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan atau proses hukum terhadap calon kepala daerah. Hal itu agar proses hukum tidak dijadikan alat politik oleh lawan politik. Selain itu untuk mencegah terjadinya kekacauan dan konflik yang menganggu kelancaran dan keamanan pilkada.

“Ditunda dahulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan sebagai saksi ataupun sebagai tersangka,” kata Wiranto usai rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kementerian Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Sejumlah pihak terkait hadir dalam rapat tersebut seperti Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wiranto menjelaskan sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu, silahkan saja diproses sesuai hukum berlaku. Demikianpun jika proses pilkada sudah selesai maka dapat dilanjutkan prosesnya. Namun setelah ditetapkan sebagai peserta pilkada, perlu ditunda terlebih dahulu agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar.

Dia menegaskan penetapan tersangka bisa menimbulkan kekacuan di masyarakat. Pasalnya, sang calon bukan lagi maju atas nama pribadi, tetapi milik partai politik (parpol) dan milik masyarakat umum. Masyarakat bisa tidak puas atas penetapan tersebut. Dampak dari ketidakpuasan tersebut bisa menimbulkan kekacauan yang mengganggu pelaksanaan pilkada.

“Akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu. Akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke ranah hal-hal yang memengaruhi perolehan suara, apalagi kalau sudah ditentukan sebagai paslon (pasangan calon) itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak. Sehingga risiko dari kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pasti berpengaruh terhadap pelaksanaan pencalonanya sebagai perwakilan dari parpol atau yang mewakili pemilih,” jelas Wiranto.

Dia menegaskan sudah ada koordinasi dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan mengenai hal tersebut. Pihaknya akan kembali koordinasi lagi untuk memastikan hal tersebut.

“Sudah nanti itu akan dibicarakan dengan KPK. Kita akan bicarakan lagi dengan KPK masalah-masalah seperti ini. Tapi, intianya adalah jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu penyelenggaraan pemilu yang kita harapkan sukses, aman, tertib, enggak bermasalah,” tutup Wiranto.

81total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *