Menko PMK: Data Terpadu Kunci Kesuksesan Program Bansos

Pemerintah terus berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) nontunai secara bertahap kepada masyarakat. Ketersediaan data terpadu sangat penting dalam kesuksesan penyaluran bansos tersebut.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam arahannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu 2017 di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (24/8) ¬†malam. “Efektivitas dan keberhasilan program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah sangat ditentukan oleh akurasi data, khususnya data penduduk miskin dan penerima manfaat,” kata Puan.

Melalui Rapat Koordinasi Data Terpadu itu Menko PMK berharap dapat menghasilkan basis data terpadu yang berkualitas, sehingga dapat menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyalurkan program atau bansos kepada masyarakat tidak mampu. “Hal ini sangat penting, karena basis data terpadu yang berkualitas akan sangat menentukan dalam menetapkan rakyat yang akan memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan program perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan,” kata Puan.

Dikatakan, penyaluran bansos pada 2018 diharapkan tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran hanya karena masalah data. Untuk itu, mulai dari sekarang data penerima bantuan sosial sudah harus dipersiapkan dengan baik dan matang, termasuk verifikasi dan validasinya, juga sosialisasinya kepada masyarakat.

“Saya berharap basis data sudah terpadu sehingga semua data terintergrasi pada awal 2018,” ujarnya. Menko PMK juga menegaskan, ketersedian data terpadu sangat penting karena cakupan pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial pada 2018 semakin luas.

Program-program prioritas nasional di tahun depan yang sangat ditentukan oleh kualitas basis data terpadu tersebut, antara lain perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Lalu, perluasan cakupan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dari 1,2 juta KPM di 44 Kota, dan subsidi beras bagi penduduk miskin, yang keduanya akan mencakup 15,5 juta KPM.

Selain itu, program bantuan pendidikan atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,7 juta anak, bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa, subsidi listrik untuk 25 juta rumah tangga, dan Program UEP/KUBE untuk 117.700 KK.

Lebih lanjut, Menko PMK menyebutkan, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menetapkan Data Penerima Bantuan Sosial yang akan digunakan oleh setiap K/L dan melakukan pemutakhiran data tersebut. Karena itu diperlukan proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data yang harus terus dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah dengan melibatkan para pendamping serta sumber daya yang ada di kecamatan, kelurahan, atau desa.

Menko PMK meminta kepala daerah untuk lebih proaktif dalam validasi dan verifikasi data yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. “Peran pemerintah daerah sangat strategis dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) agar penduduk miskin yang berhak untuk mendapatkan bantuan, tetapi belum terdaftar, dapat diusulkan agar dapat masuk dalam basis data terpadu,” kata Menko PMK.

216total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *