Menhub Akan Temui Perwakilan Massa Driver Online yang Demo

Massa driver angkutan online akan demo di IRT Monas dan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menemui perwakilan massa demo untuk mendiskusikan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 Tahun 2017.

“Saya mendapat instruksi Pak Menteri untuk persiapkan pertemuan Menhub dengan pengunjuk rasa,” kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiya melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2018).

Ia menjelaskan, melalui dialog itu, massa yang berdemo diharapkan dapat memahami dan menerima Permenhub 108.

“Semoga saja nanti setelah berdialog para pengunjuk rasa dapat mengerti mengapa pemerintah perlu mengatur taksi online ini,” katanya.

Budi memaparkan,tujuan pemerintah mengeluarkan Permenhub No 108 Tahun 2017 demi kesetaraan antara taksi konvensional dengan taksi online agar dapat bersaing sehat dan menjaga keselamatan masyarakat dalam bertransportasi.

Lebih lanjut Dirjen menyampaikan, seluruh stakeholder sudah diajak berdialog mengenai PM 108 Tahun 2017 sehingga sudah mewakili semuanya dan menerima pemberlakuan peraturan tersebut. Asosiasi pengemudi angkutan sewa khusus (ASK) yang diwakili Asosiasi Driver Online (ADO) dan Pengemudi Angkutan Sewa (PAS) sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mendukung diberlakukannya PM 108/2017. Aplikator penyedia aplikasi yaitu Grab dan Uber juga sudah membuat pernyataan yang sama yaitu mendukung pemberlakuan PM 108/2017.

Sekadar diketahui, Komunitas Pengemudi Online berencana menggelar demo di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (29/1/2017). Demonstrasi dilakukan guna menolak diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Sekadar informasi Permenhub 108 yang ditolak para elemen pengemudi angkutan online itu merupakan hasil revisi dari aturan sebelumnya yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Setidaknya, ada sembilan regulasi dalam aturan baru itu, antara lain mengatur soal argo, penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas, kuota kendaraan, wilayah operasi, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang harus sesuai wilayah operasi, dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

135total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *