Mendagri Sebut Tidak Ada Program Dipaksa Rampung 2019

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak ada program Pemerintah yang dipaksakan harus selesai pada tahun 2019.

“Saya kira enggak. Saya kemarin rapat dengan Menteri PU gabungan gubernur se-Sumatera juga clear semua, enggak ada masalah,” ujar Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Tjahjo mengatakan meski telah ditargetkan selesai tepat waktu, namun masih ada hambatan terkait program pemberian sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat.

“Memang masih ada hambatan masalah tanah. Semua minta, Pak Jokowi terpaksa nuruti keinginan gubernur. Seperti kemarin ada Gubernur Babel, dia ingin Pak Jokowi lah yang harus hadir menyerahkan 9.000 sertifikat tanah maupun area pertambangan rakyat. Mengklopkan jadwal saja karena semua gubernur minta Pak Jokowi hadir,” kata Tjahjo.

Begitu juga, kata Tjahjo, 12 paket kebijakan ekonomi masih ada yang terhambat pelaksanaannya karena masih ada perda yang sudah dihapus, tapi kemudian muncul perda lainnya yang sebetulnya tidak perlu diterbitkan.

“Seperti saya kemarin memutuskan Perda 3.000 sekian. Tapi Perda HO kami pangkas. Karena UU nya, HO tidak dibatalkan, ada daerah yang menghidupkan kembali sehingga ada yang tadinya setiap tahun ada pungutan, disetop. Nah ini akan kami kumpulkan,” tutur Tjahjo.

Yang berkaitan dengan investor, Tjahjo juga kembali menekankan, khususnya kepada Pemerintah Daerah agar tidak lagi menjalankan birokrasi yang berbelit dalam memberikan pelayanan perizinan kepada investor.

56total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *