Melawan Isu SARA di Pilkada Serentak 2018

PILKADA Serentak 2018 diprediksi marak munculnya isu bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Polri membentuk Satgas Anti-SARA untuk mengantisipasi kejahatan berkonten SARA dalam gelaran pesta demokrasi yang digelar di 171 daerah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan Satgas Anti-SARA untuk mewujudkan pilkada yang santun dan beretika, tanpa kampanye menyinggung SARA.

“Kami ingin membantu KPU untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas,” kata Iqbal, Rabu 10 Januari 2018.

Satgas Anti-SARA akan memantau media sosial yang bisa dimanfaatkan pelaku sebagai saluran menyebar kebencian bernuansa SARA atau hoaks. Jika ada potensi melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika (ITE), aparat segera bertindak.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo,” ucap Iqbal.

Juru Bicara Polri, Irjen Setyo Wasisto memprediksi isu SARA meningkat 50 persen di Pilkada 2018. Daerah yang paling rawan, menuturnya, adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua.

Maka, untuk daerah-daerah tersebut, kata Setyo, aparat melakukan pengamanan ekstra.

“Di mana ada potensi konflik di situ kami lakukan pengamanan lebih daripada daerah lain.”

“Mabes Polri sudah mengantisipasi dengan adanya Direktorat Siber di Bareskrim, Direktorat Kamsus di Baintelkam dan Biro Multimedia di Divisi Humas. Kami akan melakukan patroli (medsos) 24 jam sehari, tujuh hari seminggu,” kata Setyo.

Isu SARA ditenggarai marak terjadi saat pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017. Selain aksi demo besar-besaran massa menuntut petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara, berbagai poster dan spanduk berisi kampanye hitam bernuansa SARA terhadap pasangan calon bermunculan.

Ujaran kebencian berkonten SARA dan hoaks juga berseliweran di media sosial.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain, politik identitas yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta, berpotensi terulang di pilkada yang diikuti 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten tahun ini.

“Bisa saja fenomena politik identitas akan berlanjut di Pilkada serentak 2018, diharapkan kondisi politik kondusif jangan terulang lagi seperti Pilkada di Jakarta,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan pada 6 Januari lalu.

Direktur Bidang Hukum Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Jakarta, Plesidus Asia Deonary menilai, politik identitas dan permainan isu SARA dalam pilkada merupakan kemunduran demokrasi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, politik isu SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang.

Politik SARA, menurut dia, efeknya bisa memecah belah masyarakat bahkan bangsa. “Politik uang bahaya juga, tapi efeknya enggak panjang.”

Karena sama-sama berbahaya buat demokrasi, Ray meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar memasukkan penggunaan politik SARA dalam katagori pidana pemilu atau KUHP.

Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko bahkan meminta Bawaslu mencabut hak kampanye pasangan calon yang bermain isu SARA di pilkada.

“Bila perlu hak berkampanye dilarang beberapa hari atau dilarang sama sekali,” katanya.

“Hal ini tentu bisa menyebabkan polarisasi dan konflik sosial di masyarakat,” tuturnya.

“Tidak boleh toleran terhadap ujaran-ujaran yang membunuh demokrasi,” lanjut mantan aktivis 98 yang pernah dipenjara karena menentang pemerintah Orde Baru tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga meminta Bawaslu tegas terhadap piha-pihak yang bermain isu SARA di pilkada.

“Kami minta ada sanksi dari Bawaslu, sanksi tegas sesuai UU yang ada,” kata Tjahjo.

Para kandidat dan politisi diminta bisa menunjukkan sikap dewasa dalam berpolitik. “Yang diinginkaan ya kampanye yang santun, yang satu program adu konsep tidak ada politik uang,” ujarnya.

Menurut anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily, untuk mengantisipasi isu SARA di pilkada, KPU harus bersinergi dengan Bawaslu dan kepolisian.

“Persoalan isu SARA harus diantisapasi sedemikan rupa oleh terutama Bawaslu, KPU, kemudian didukung oleh polisian,” sebut Ace.

“Salah satu media yang dipergunakan untuk menyebarkan isu SARA itu melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, kemudian disebar melalui WhastApp. Ini harus ada satuan khusus yang mendeteksi itu semua.”

Selain itu, tiap kontestan juga harus berkomitmen menjaga mutu demokrasi dengan tidak menggunakan isu SARA dalam kampanye.

“Masing-masing kontestan pilkada harus ada komitmen bersama untuk tidak melakukan isu SARA, itu kuncinya,” kata Ace.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Polri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kelompok masyarakat untuk mengantisipasi munculnya isu SARA dan politik identitas di Pilkada 2018.

“Kami juga melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat misalnya kepada MUI dan juga kepada lembaga-lembaga lain untuk mendidik para kadernya untuk tidak menggunakan isu-isu seperti itu,” kata Fritz.

“Kami minta pada teman-teman lain di lembaga lain untuk melihat bahwa menjaga kebhinekaan Indonesia adalah tugas kita bersama dalam fungsi-fungsi tersebut. Karena kontestasi pemilu ini sangat akan kental sekali sehingga isu-isu tersebut harus dibatasin,” ujarnya.

Bawaslu juga sudah melakukan antisipasi melalui kerjasama dengan Bareskrim yang terkait dengan Cyber Crime Unit.

“Karena kan ujaran kebencian itu biasa disampaikan lewat media sosial. Jadi, itu bisa akan fungsi tersebut akan dilaporkan kepada kepolisian dan kepolisian menindaklanjutinya,” katanya.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Zainut Tauhid Saadi mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi terutama jika ada permainan politik berkaitan dengan isu SARA. Dia mengajak semua pihak menjaga kondisi masyarakat sehingga demokrasi berjalan baik.

“Isu SARA pada tahun politik ini harus disikapi dengan baik,” kata Zainut seperti dikutip dari Antara.

“Penting bagi kita untuk menjunjung kesadaran berpolitik. Jadi politik harus menjunjung kesantunan akhlakul karimah, tidak curang, memfitnah, menebar kebencian dan melanggar undang-undang yang berlaku.”

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar Pilkada 2018 jangan sampai memecah belah persatuan bangsa hanya gara-gara berbeda pandangan politik.

“Jangan sampai pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan walikota, apalagi nanti menginjak pemilihan presiden 2019, jangan sampai pilihan berbeda karena demokrasi yang kita jalankan menjadi pecah, tidak rukun lagi, jangan!” kata Jokowi saat berkunjung ke Bandung pada, Kamis 28 Desember 2017.

“Kita merupakan saudara sebangsa dan se-Tanah Air silakan pilih pemimpin negara yang paling baik setelah itu kita kembali jadi saudara sebangsa setanah air. Jangan sampai tidak saling sapa tetangga, antar kampung, antar teman.”

94total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *