Mantan Anggota HTI Boleh Bentuk Ormas tetapi Jangan Langgar Aturan

0

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan mantan anggota organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia( HTI) boleh membentuk ormas baru. Namun syaratnya tidak boleh melanggar aturan yang ada. Apalagi bertentangan dengan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Jangan sampai memberikan masalah-masalah baru dalam kehidupan kita sebagai bangsa,” kata Wiranto di Jakarta, Selasa (1/8).

Ia menjelaskan pemerintah tidak membatasi hak berkumpul dan berserikat bagi mantan anggota HTI. Sebagai warga negara Indonesia , mereka punya hak untuk hidup dan berada di negara ini. Namun hak berkumpul dan berserikat itu bukan semuanya atau bukan sebebas-bebasnya tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh hukum yang berlaku.

“Mau jadi parpol boleh. Bikin parpol boleh yang penting sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku di Indonesia,” ujar Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini.

Sementara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan meminta seluruh rektor untuk mengawasi kegiatan mantan anggota HTI. Hal itu supaya kampus tidak dijadikan sebagai basis kemunculan paham radikal.

“Aktivitasnya harus dikoordinasikan oleh rektor. Seluruh kampus saya suruh mengoordinasikan,” kata Nasir.

Sama seperti Wiranto, dia berharap para mantan anggota HTI harus mengikuti aturan yang ada. Aktivitas tidak boleh melanggar, apalagi tidak mengakui pilar-pilar utama bangsa.

66total visits,2visits today

Share.

About Author

Leave A Reply