MA Tidak Copot Dirjen Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak mencopot Herri Swantoro selaku Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), buntut ditangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado Sudiwardono oleh KPK, dan pemberlakuan Maklumat Ketua MA No:01 Maklumat/KMA/ IX/ 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan.

Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, tidak ditemukan pelanggaran dari Herri berkaitan dengan kasus yang membelit Sudiwardono.

Maklumat Ketua MA mengatur sanksi pemecatan ‎terhadap pimpinan di tingkat MA hingga pimpinan badan peradilan di bawahnya, apabila ditemukan bukti ‎tidak berjalannya proses pengawasan dan pembinaan. Artinya, fungsi pengawasan melekat (waskat) harus optimal.

“Tidak ada pencopotan seperti yang diberitakan media,” kata Sunarto, di kantornya, Senin (9/10), tak lama setelah memeriksa Herri.

Menurut Sunarto, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama dua jam, sejak pukul 10.00 WIB-12.00 WIB terhadap Herri, tim menyimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan kewajiban pembinaan dan mengawasi seluruh ketua PT di Indonesia.

“Dia telah memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 9 ayat (2) Perma No 8/2006 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Lagipula, dia tidak memiliki kaitan langsung dengan kasus korupsi Sudiwardono,” tambah Sunarto.

Sedangkan terhadap Sudiwardono, Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah menyatakan, MA secara resmi telah memberhentikan untuk sementara yang bersangkutan dari selaku hakim dan ketua PT Manado, berdasarkan surat keputusan (SK) No:180/KMA/SK/X/2017 yang telah ditandatangani pimpinan MA.

Pemberhentian tetap dilakukan terhadap Sudiwardono menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).‎Selama diberhentikan sementara, Sudiwardono hanya menerima gaji pokok 50% yakni, Rp 2,8 juta dan tidak lagi mendapat tunjangan.
“Seharusnya dia diberhentikan pada saat itu juga (sewaktu ditetapkan tersangka), tetapi karena pada hari tersebut bertepatan dengan hari libur maka SK baru ditandatangani hari ini,” jelas Abdullah.

Sudiwardono ditangkap penyidik KPK, Jumat (6/10) di sebuah hotel di kawasan Pecenongan, Jakpus, bersama sejumlah pihak salah satunya politisi Golkar Aditya Moha. Sudiwardono diduga menerima suap dari Aditya sebesar SGD 64 ribu untuk mengurus perkara banding ibu Aditya, Marlina Siahaan.

88total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *