MA Ambil Langkah Keras untuk Hakim Korup

Banyaknya aparatur pengadilan yang ditangkap karena korupsi nampaknya membuat Mahkamah Agung (MA) gerah. Hal itu ditandai dengan keluarnya Maklumat Nomor : 01 Maklumat/KMA/ IX/ 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA, dan Badan Peradilan di Bawahnya dari Ketua MA Hatta Ali.

Maklumat yang dikeluarkan 11 September 2017 tersebut dimaksudkan untuk memastikan tidak ada lagi hakim maupun aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan tercela yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat MA serta badan peradilan di bawahnya.

Isi maklumat cukup keras, karena memuat penegasan adanya sanksi pemecatan kepada pimpinan dari tingkat MA hingga badan peradilan di bawahnya, apabila ditemukan bukti ‎tidak berjalannya proses pengawasan dan pembinaan.

“Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung, atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan,” kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah membacakan maklumat dari Ketua MA Hatta Ali di Kantor MA, Jakarta, Rabu (13/9).

Selain sanksi pemecatan, maklumat tersebut juga menegaskan, MA tidak memberikan bantuan hukum kepada hakim termasuk aparat peradilan yang tertangkap karena kasus korupsi atau melakukan tindak pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara MA Suhadi menyebut, maklumat dari Ketua MA dimaksudkan untuk memastikan berjalannya proses pencegahan secara internal di setiap badan peradilan dari praktik korupsi.

Selama ini, ujar Suhadi, sedikitnya MA telah mengeluarkan 16 Peraturan MA (Perma) mengenai pembinaan dan pengawasan seperti, ‎Perma Nomor 7 Tahun 2016 dan Perma Nomor 8 Tahun 2016. Hal ini menandakan adanya upaya dari badan peradilan tertinggi untuk melakukan pencegahan.

Namun demikian, banyaknya kasus yang terungkap belakangan ini menandakan peraturan yang dikeluarkan MA tidak dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga MA mengeluarkan maklumat untuk memastikan seluruh peraturan yang ada dapat dijalankan secara optimal.

“Dalam rangka upaya memperbaiki lembaga MA ke depan, kami sudah melakukan berbagai upaya. Namun masih terjadi lagi peristiwa tertangkap tangan oleh KPK, oleh sebab itu ketua MA mengeluarkan maklumat,” kata Suhadi.

171total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *